.: bojonegoro.com :.

Informasi yang diterima Radar Bojonegoro menyebutkan, kabar segera ditekennya JOA itu membuat warga yang mempunyai lahan di sekitar kawasan tersebut menaikkan harga lahannya. “Sekitar sebulan lalu harga tanah di kawasan itu hanya berkisar Rp 50 ribu. Tapi sekarang mencapai Rp 100 ribu,” ungkap salah satu warga Desa Mojodelik, Kecamatan Ngasem, yang juga masuk kawasan blok Cepu, kemarin.

Melambungnya harga tanah itu, lanjut sumber tersebut, terjadi di Desa Gayam, Mojodelik, Begadon, Brabuan, dan Bonorejo, semua di Kecamatan Ngasem. Kenaikan harga itu dipicu keyakinan warga bahwa di dalam lahannya tersebut terdapat kandungan minyak yang melimpah. “Sehingga wajar kalau warga pun menaikkan harga dari sebelumnya itu,” papar sumber.

Bahkan, lanjut dia, lahan warga yang berdekatan dengan lokasi lapangan minyak Banyuurip dan Jambaran dengan radius 100 hingga 300 meter, harga per m2 mencapai sekitar Rp 200 ribu. “Kenaikan itu masih wajar. Sebab, sebelumnya warga telah ditipu sejumlah spekulan,” tambahnya.

Sumber menambahkan, beberapa waktu lalu pernah ada tanah warga terjual. Namun, uangnya tidak kunjung diberikan oleh spekulan tanah.

Menurut dia, tingginya harga tanah itu juga karena warga sekitar sekitar lokasi minyak sudah tahu adanya proyek mercusuar yang segera digarap tersebut.

Sementara itu, selain harga tanah yang tinggi, sekitar 150 di antara 700 hektare lahan di sekitar blok Cepu, yang akan digunakan untuk keperluan ekspansi, telah dijual oleh pemiliknya kepada spekulan. Sumber Radar Bojonegoro menyebutkan, lahan yang telah terjual tersebut berada di kawasan yang berdekatan dengan Sumur Jambaran dan Banyuurip, persisnya di Desa Begadon, Brabuan, Bonorejo, Gayam, dan Mojodelik, Kecamatan Ngasem.

“Kelima kawasan itu dijual karena nantinya bakal diramaikan untuk kegiataan ekploitasi itu,” imbuh sumber.

Beberapa warga rela segera menjual lahannya tersebut dengan harapan mereka bisa bekerja di penambangan migas itu. Namun, harapan itu hingga kini belum terealisasi karena JOA belum kunjung diteken.

Saat itu, kata sumber, harga jual lahan yang kini dikuasai spekulan tidak dibeli per m2, melainkan dibeli borongan.

Pemkab Bojonegoro sendiri sebenarnya telah mengantisipasi maraknya spekulan tanah. Terkait dengan itu, pemkab telah membentuk tim pembebasan lahan. Namun, hingga kini tim tersebut belum beraktivitas.

Menurut Kepala Dinas Infokom Bojonegoro Kamsoeni melalui Kasubdin Humas dan Media Informasi Johny Nur Haryanto, pembebasan lahan blok Cepu itu memang telah dibahas dengan jajaran tim yang berada di tingkat kecamatan.

Sedangkan terkait belum turunnya tim ke desa, kata Johny, hal itu dikarenakan tim masih menunggu kepastian berapa besar kebutuhan lahan operator blok Cepu itu.