.: bojonegoro.com :.

Gejolak yang mengiringi pemilihan kepala daerah (pilkada) di beberapa daerah belakangan ini mendapat perhatian berbagai kalangan di Bojonegoro. Mereka tidak ingin timbul kejadian serupa dalam pemilihan kepala daerahnya yang bakal digelar 10 Desember mendatang.

Karena itu, beberapa upaya pun ditempuh. Paguyuban Umat Beragama (PUB), misalnya, membuat dan membacakan seruan moral bersama kemarin (20/11) siang di sekretariatnya. Sedangkan paginya, tokoh parpol, masyarakat, pemuda, LSM, dan pers menandatangani memorandum of understanding (MoU) bersama polres setempat agar situasi menjelang, selama, dan pasca pilkada tetap kondusif.

Pembacaan seruan moral bersama yang dipelopori PUB kemarin diikuti sekitar 20 tokoh dari lima agama di Bojonegoro. Yakni, Islam, Protestan, Katolik, Tri Dharma, dan Hindu.

Ada sembilan seruan yang kemarin dibacakan Ketua PUB KH Allamul Huda tersebut. Antara lain, menyeru agar menjalin komunikasi antarumat dan tokoh agama agar tidak terjadi konflik horizontal akibat pilkada. Juga, menyerukan pelaksanaan pilkada damai dan berkualitas dalam suasana rukun dan guyub.

“Yang terpenting adalah pilkada harus dilaksanakan dengan fair dan mengedepankan pendidikan politik masyarakat,” kata Allamul Huda saat membaca naskah seruan moral tersebut.

Seruan lainnya adalah agar tim kampanye dapat mengendalikan massa pendukungnya, mengedepankan kedewasaan berpolitik, serta menghindari aktivitas yang dapat memancing konflik antarpendukung pasangan calon. Juga, berharap warga Bojonegoro menggunakan hak pilih dengan baik serta semua pihak dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan dewasa, lapang dada, dan bijaksana.

Setelah dibacakan, seruan moral itu ditandatangani kelima tokoh perwakilan agama tersebut. Yakni, KH Misbach Syakur dari Islam, Pendeta Stevanus Semianta dari Protestan, Romo Florentinus Hersemedi dari Katolik, Hermawan dari Tri Dharma, dan I Ketut Sulasta dari Hindu.

Acara tersebut juga dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bojonegoro KH Jauhari Hasan dan Direktur Radar Bojonegoro Mundzar Fahman.

Sementara itu, Polres Bojonegoro bersama tokoh enam elemen masyarakat juga menandatangani MoU terkait pilkada damai. Penandatanganan MoU ini dilakukan di ruang kerja Kapolres Bojonegoro.

“Intinya, MoU ini agar pelaksanaan pilkada Bojonegoro berjalan lancar, aman, tertib, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, prinsip demokrasi, dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Kapolres Bojonegoro AKBP Achmad Nurdin melalui Kabag Bina Mitra Kompol Hadi Suryo Pranoto kepada Radar Bojonegoro usai acara.

Hadir dan ikut menandatangani MoU itu, tokoh parpol, masyarakat, agama, pemuda, LSM, dan pers. Sedangkan poin-poin kesepakatan tersebut, kata Hadi, antara lain menjaga persatuan dan kesatuan dalam rangka menciptakan suasana kondusif, menjunjung tinggi supremasi hukum dengan melaksanakan prosedur perundang-undangan yang berlaku.

“Serta bila ada permasalahan pada pelaksanaan pilkada diselesaikan secara musyawarah mufakat atau melalui prosedur hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,” terangnya.

Hadi menambahkan, dengan penandatanganan MoU tersebut diharapkan semua elemen dapat menjaga persatuan dan persatuan menyongsong pilkada mulai masa kampanye, pemungutan suara, dan pasca pilkada.

“Walaupun mulai ada peningkatan suhu politik, hal tersebut tidak diikuti oleh gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar mantan Kapolsek Ngoro, Jombang, itu.

Dia berharap komitmen bersama itu bukan hanya di atas kertas. “Realisasi di lapangan dengan kerja sama polisi dengan masyarakat itu yang penting,” tambahnya. (dim/ags)