.: bojonegoro.com :.

Komisi B DPRD minta pemkab lebih ketat dan akurat memberikan kredit dana penyangga harga gabah (DPHG). Alasannya sejumlah kredit yang disalurkan ternyata minim sekali yang kembali kepada pemerintah.

Ketua Komisi B DPRD, Tjitjik Mursyidah mengatakan DPHG meruakan program pemerintah untuk membantu petani agar harga gabah tetap stabil sehingga petani tetapi diuntungkan. DPDG tersebut disalurkan kepada pemilik penggilingan gabah dan kelompok petani. “Namun pinjaman tersebut sulit kembali,”katanya. Dari Rp 2.3 miliar tahun lalu hanya kembali sekitar Rp 250 juta.

Sementara itu, Kepala Kantor Ketahanan Pangan, Andreas Wahyono mengatakan akan lebih selektif lagi memberikan kredit kepada pemilik penggilingan padi. Dia mengakui kesulitan menarik pinjaman kepada para penunggak. Alasannnya, para penunggak terkena sejumlah masalah seperti banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. “Saya ini kadang juga tidak tega melihat kondisi para penunggak yang kurang mampu membayar,”jelasnya. Tahun ini nilai bantuannya yang dipinjamkan sekitar Rp 2,6 miliar. Mengalami peningkatan dari bantuan tahun lalu Rp 2,3 miliar. (nas)

Sumber : Radar Bojonegoro