Pemkab Bojonegoro segera menyalurkan dana pinjaman penguatan modal bagi kelompok tani (poktan) dan pengusaha tembakau. Nilai dana pinjaman Rp 5,5 miliar, yang dianggarkan dari APBD 2010. “Kita berharap dengan pinjaman ini bisa meningkatkan mutu tembakau di Bojonegoro,” ungkap Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Bojonegoro, Achmad Djupari. Pinjaman itu, lanjut dia, juga untuk memperkuat jalinan kerja sama kelompok tani di usaha tembakau.

Djupari menjelaskan, untuk tahap pertama akan dicairkan Rp 566 juta. Dana tersebut akan dibagikan untuk 10 kelompok tani di sejumlah kecamatan yang dikenal sebagai sentra penghasil tembakau Virginia Voor Osgt (VO). “Bantuan tersebut, di antaranya untuk biaya produksi, pembelian pupuk, dan pekerjaan lainnya dalam upaya budi daya tembakau,” terangnya.
Read the rest of this entry »

Bupati Bojonegoro Suyoto berkenan melakukan penanaman pohon penghijauan dalam rangka Karya Bhakti TNI di depan Pos Ramil Gayam, Kecamatan Ngasem, Kamis (31/12/2009). Kegiatan tersebut dihadiri pejabat Muspida Bojonegoro, Muspika Kecamatan Ngasem, dan tokoh masyarakat desa setempat.
Read the rest of this entry »

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, mengalokasikan dana Rp6,1 miliar sebagai tanggap darurat untuk mengantisipasi tujuh ancaman bencana yang kerap melanda wilayah itu.

Pengalokasian dana tersebut diputuskan Pemkab Bojonegoro setelah rapat koordinasi bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD)terkait.
Read the rest of this entry »

Penyelidikan kasus pengadaan KTP (kartu tanda penduduk) massal di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan (Kancapilduk) Bojonegoro ternyata bukan isapan jempol. Hal ini dibenarkan Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Sugeng Riyanta saat dikonfirmasi wartawan koran ini kemarin (13/9).

Menurut dia, penyelidikan yang dilakukan seksi intelejen itu dalam rangka pengumpulan data dan keterangan. ”Saat ini sudah masuk tahap finalisasi. Selanjutnya akan disusun dalam sebuah kesimpulan,” kata Sugeng saat dihubungi melalui ponselnya.

Diberitakan koran ini kemarin, dana yang masuk kas daerah dari pengadaan KTP massal sebesar Rp 630 juta.. Dimana biaya pengadaan KTP massal itu Rp 5 ribu per orang. Saat itu diperkirakan lebih dari 660 ribu warga Bojonegoro melakukan pengurusan KTP. Biaya tersebut dibagi ke dalam beberapa item. Antara lain Rp 1.000 untuk Kancapilduk, camat dan kepala desa. Sisanya untuk biaya pengganti cetak blanko KTP serta pemasukan daerah. Penyetoran ke kas daerah dilakukan pada pada 27 Desember 2007. Padahal, biaya pengadaan KTP massal itu sudah lunas sejak Maret.

Read the rest of this entry »

Wacana hak angket terkait pemukulan yang dilakukan Wabup Bojonegoro Setyo Hartono kepada Yusuf, staf Kancapilduk setempat menggelinding bak bola salju. Setelah disuarakan Fraksi PDIP dan Fraksi Gabungan (F-Gab) DPRD setempat sehari sebelumnya, kemarin (13/9) dua fraksi lain menyatakan dukungan pada rencana itu. Dua fraksi itu adalah FPD (Fraksi Partai Demokrat) dan FPG (fraksi Partai Golkar).

Ketua FPD DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto menyatakan kesiapan fraksinya mendukung penggalangan hak angket tersebut. ”Prinsipnya fraksi kami siap mendukung penggalangan dan penandatanganan angket itu,” kata dia saat dihubungi melalui ponselnya kemarin.

Read the rest of this entry »

Komisi B DPRD minta pemkab lebih ketat dan akurat memberikan kredit dana penyangga harga gabah (DPHG). Alasannya sejumlah kredit yang disalurkan ternyata minim sekali yang kembali kepada pemerintah.

Ketua Komisi B DPRD, Tjitjik Mursyidah mengatakan DPHG meruakan program pemerintah untuk membantu petani agar harga gabah tetap stabil sehingga petani tetapi diuntungkan. DPDG tersebut disalurkan kepada pemilik penggilingan gabah dan kelompok petani. “Namun pinjaman tersebut sulit kembali,”katanya. Dari Rp 2.3 miliar tahun lalu hanya kembali sekitar Rp 250 juta.

Read the rest of this entry »

Bupati Suyoto meminta agar satker melakukan penghematan anggaran terkait minimnya anggaran untuk bantuan bencana alam. Saat ini dari mulai awal 2008 ini, anggaran biaya banjir tersisa Rp 300 juta dari Rp 1.7 miliar. “Saat ini kalau ada satker yang ingin mengajukan anggaran saya pastu tulis efisiensi,”katanya kepada Radar Bojonegoro seusai menghadiri pelantikan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) di aula At Taqwa kemarin.

Karena itu, dirinya saat ini mengutamakan untuk pembangunan jalan yang rusak akibat banjir dibandingkan memperbaiki rumah ibadah yang rusak. “Meski jalan yang diperbaiki hanya satu dua hingga tiga lubang yang rusak,”tegasnya.

Read the rest of this entry »

Menjelang pelantikan bupati dan wakil bupati Bojonegoro terpilih, lebih dari 1.000 personel keamanan disiagakan. Karena pelantikan pasangan Suyoto-Setyo Hartono diisukan akan diwarnai aksi unjuk rasa.

Keamanan itu meliputi dari Polda Jatim, Polres Bojonegoro dan Satpol PP Pemkab Bojonegoro.

Dari pantauan detiksurabaya.com, polisi yang bersiaga dilengkapi dengan senjata laras panjang, 2 unit water canon juga disiapkan di lokasi pelantikan serta 2 unit mobil barrier atau kawat berduri.

Read the rest of this entry »

Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Bojonegoro menyambut positif rencana Depdagri terkait penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai pengganti kartu pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2009.

“Penggunaan KTP sebagai kartu pemilih bisa dilakukan setelah seluruh proses pengumpulan data kependudukan selesai,” ujar Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Bojonegoro Iskandar kemarin (17/11).

Read the rest of this entry »

Sedikitnya 113 sekretaris desa (Sekdes) yang berusia di atas 51 tahun bakal menerima kompensasi dari Pemkab Bojonegoro, karena tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Selain mereka, 3 Sekdes lain yang tak memenuhi persyaratan PP Nomor 47/2207 tentang Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS, juga bakal menerima kompensasi yang besarnya sekitar Rp 1 juta-Rp 20 juta/tahun, tergantung masa baktinya. “Jadi total yang tidak diangkat menjadi PNS sekitar 115 PNS,” ungkap Kabag Pemerintahan Djumari kemarin (15/11).

Read the rest of this entry »