Djupari menjelaskan, untuk tahap pertama akan dicairkan Rp 566 juta. Dana tersebut akan dibagikan untuk 10 kelompok tani di sejumlah kecamatan yang dikenal sebagai sentra penghasil tembakau Virginia Voor Osgt (VO). “Bantuan tersebut, di antaranya untuk biaya produksi, pembelian pupuk, dan pekerjaan lainnya dalam upaya budi daya tembakau,” terangnya.

Karena sifatnya pinjaman, kata Djupari, dana tersebut harus dikembalikan. Sedangkan mekanisme pencairannya, ketua kelompok tani harus membuat surat pernyataan bersedia mengembalikan. “Sedangkan, penerima pinjaman, baik dari kelompok tani maupun pengusaha tembakau besar dan kecil, persyaratan utamanya harus dengan jaminan,” tegasnya.

Sedangkan tahap kedua adalah sebesar Rp 5,015 miliar. Menurut Djupari, dana itu akan disalurkan kepada pengusaha besar dan kecil di bidang pertembakauan. “Sesuai dengan kesepakatan, dana pinjaman tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan pembelian tembakau, mengolah, hingga memprosesnya, baik dalam bentuk rajangan atau krosok,” imbuhnya.

Penerima pinjaman besar tersebut, masih kata Djupari, adalah pengusaha oven yang melakukan pembelian tembakau. Diharapkan, dengan adanya pinjaman ini akan dapat membantu mengatrol harga tembakau agar tetap tinggi. Sehingga, petani tembakau juga akan mendapatkan keuntungan.

Realisasi areal tanaman tembakau Virginia VO di Kabupaten Bojonegoro hingga tutup tanam akhir Juni lalu seluas 5.012,5 hektare (ha). Sedangkan target tanaman tembakau Virginia VO berdasar kebutuhan pabrikan dan pengusaha tembakau, diproyeksikan seluas 8.775 ha. (ade/fiq)

http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=169288

”Apalagi kondisi hutan kita saat ini gundul. Karena itu mengembalikan kondisi hutan yang gundul dan menghijaukan wilayah kita merupakan tanggungjawab bersama,” ajak Kang Yoto.

Sebelumnya, Komandan Distrik Militer (Kodim) 0813 Bojonegoro Letkol. Inf. Taufik menegaskan, bahwa kegiatan pencanangan penghijauan dalam rangka Karya Bhakti TNI ini merupakan atensi dari Kodam Brawiajaya untuk ditindak lanjuti semua jajarannya, termasuk Kodim 0813 Bojonegoro. ”Puncak pencanangannya akan dilaksanakan nanti pada tanggal 6 Desember di Kabupaten Kediri oleh Pangdam,” jelasnya.

Menurut dia, sebagai alat pertahanan negara, TNI juga berkewajiban untuk menjaga wilayahnya dari ancaman bahaya, termasuk bencana banjir dan tanah longsor. Karena itu, Kodim 0813 Bojonegoro dengan suka rela akan membantu setiap program pembangunan pemerintah daerah, termasuk menghijaukan hutan maupun hutan rakyat.

”Kita siap mendukung pengembangan potensi yang ada didaerah sini. Ini merupakan bentuk implementasi kita dalam menjalin kebersamaan dengan masyarakat dan sekaligus mewujudkan pembangunan didaerah yang lebih baik,” terang Taufik.

Camat Ngasem, Bambang Waluyo menambahkan, bahwa dalam kegiatan pencanangan pohon penghijauan dalam rangka Karya Bhakti TNI ini disiapkan 1.000 bibit pohon mahoni. Bibit penghijauan tersebut didatanam disepanjang jalan dekat Early Productions Facility (EPF) Banyuurip, Blok Cepu. “Mudah-mudahan dengan gerakan ini nantinya bisa mengurangi bencana banjir diwilayah ini,” pungkasnya. (Kominfo/PTI)

http://www.bojonegorokab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=327:berita-bojonegoro&catid=37:content-berita

Pengalokasian dana tersebut diputuskan Pemkab Bojonegoro setelah rapat koordinasi bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD)terkait.

Sekretaris Pemkab Bojonegoro Suhadi Moelyono mengatakan, alokasi dana tersebut berasal dari pos Dana Alokasi Khusus(DAK) APBD periode 2009-2010.

Menurutnya, dana tanggap darurat tersebut diperuntukkan bagi tujuh bencana yang kerap melanda daerah itu, di antaranya banjir luapan Bengawan Solo, banjir bandang, longsor, angin puting beliung, kekeringan, dan kegagalan industri. “Total dana sebanyak Rp6,1 miliar,” tegasnya, seusai memimpin rapat kooordinasi, Kamis (15/10).

Menurut Moelyono, dana tersebut dibagikan kepada sejumlah SKPD dengan rincian Dinas Pekerjaan Umum Rp4 miliar, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan Aset(DPPKA) sebesar Rp910 juta.

Selain itu, lanjutnya, juga berada di kantor Bagian Pembangunan Rp750 juta, Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmaspol) Rp208,5 juta, sedangkan di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) sebesar Rp250 juta.

Berdasarkan catatan Media Indonesia, Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari 27 kecamatan termasuk wilayah yang setiap tahun menjadi langganan banjir luapan Bengawan Solo. Sebanyak 15 kecamatan di sepanjang aliran sungai itu menjadi wilayah sasaran luapan bengawan.

Kecamatan tersebut antara lain Tambakrejo, Padangan, Purwosari, Kalitidu, Dander, Bojonegoro, Trucuk, Malo, Kapas, Balen, Kanor, Sumberejo, dan Kecamatan Baureno. (YK/OL-01)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/10/15/100428/125/101/Bojonegoro-Siapkan-Dana-Tanggap-Darurat-Rp61-Miliar

Menurut dia, penyelidikan yang dilakukan seksi intelejen itu dalam rangka pengumpulan data dan keterangan. ”Saat ini sudah masuk tahap finalisasi. Selanjutnya akan disusun dalam sebuah kesimpulan,” kata Sugeng saat dihubungi melalui ponselnya.

Diberitakan koran ini kemarin, dana yang masuk kas daerah dari pengadaan KTP massal sebesar Rp 630 juta.. Dimana biaya pengadaan KTP massal itu Rp 5 ribu per orang. Saat itu diperkirakan lebih dari 660 ribu warga Bojonegoro melakukan pengurusan KTP. Biaya tersebut dibagi ke dalam beberapa item. Antara lain Rp 1.000 untuk Kancapilduk, camat dan kepala desa. Sisanya untuk biaya pengganti cetak blanko KTP serta pemasukan daerah. Penyetoran ke kas daerah dilakukan pada pada 27 Desember 2007. Padahal, biaya pengadaan KTP massal itu sudah lunas sejak Maret.

Sugeng menuturkan, penyelidikan kasus itu sudah dilakukan sejak Juli lalu. Sedikitnya sepuluh saksi telah dimintai keterangan tim penyidik. Selain pegawai Kancapilduk setempat, menurut Sugeng penyidik juga meminta keterangan dari rekanan yang ditunjuk untuk melakukan pengadaan blanko KTP.

”Sepuluh saksi itu termasuk tiga yang kami panggil Senin (15/9) besuk,” beber Sugeng. Apakah itu berarti kepala Kancapilduk Iskandar sudah pernah dimintai keterangan? Sebab, selain dua staf Kancapilduk Isman dan Susilo Utomo, kepala Kancapilduk Iskandar juga masuk dalam daftar panggilan kejari. ”Saya tidak meneyebut nama. Yang jelas saksi yang kami dipanggil Senin besuk sudah pernah kami mintai keterangan,” kata Sugeng mengelak.

Dijelaskan Sugeng, pemanggilan kembali para saksi itu dimaksudkan untuk meng-cross check keterangan mereka sebelumnya dengan alat bukti lain. Yakni, keterangan beberapa saksi di luar ketiganya.

Terkait target penyelesaian penyelidikan, Sugeng berharap dapat tuntas secepatnya. ”Prinsipnya kami tidak ingin terlalu lama, namun itu tergantung titik keterpautan kasus ini. Mungkin juga dapat berkembang lebih luas,” jelasnya.

Menurut Sugeng, saat ini pihaknya memfokuskan pengumpulan bahan keterangan untuk ditelaah sebagai bahan penyusunan kesimpulan. Dengan demikian, pihaknya segera dapat menyusun laporan ke Kajaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Setelah ekspose di Kejati itulah, baru dapat diketahui rekomendasi yang harus ditindaklanjuti penyidik. Yakni apakah kasus ini akan ditingkatkan kepada penyidikan ataukah sebaliknya. Dihentikan!

Dikonfirmasi terpisah, kepala Kancapilduk Bojonegoro Iskandar membenarkan pemanggilan dirinya oleh penyidik kejari Senin besuk. Dia juga tak membantah jika sebelumnya sudah dimintai keterangan. ”Benar, saya sudah dua kali bertemu (dipanggil) pak Sugeng Riyanta (Kasi Intelejen Kejari). Tapi justru anak buah (pagawai Kancapilduk)saya yang sering diculik (dipanggil) si Hartono (wabup Setyo Hartono, Red),” kata dia saat dihubungi melalui ponselnya kemarin sore.

Dia menyayangkan terungkapnya surat pemanggilan Kejari Bojonegoro yang dikirimkan melalui bupati Bojonegoro kepada dirinya dan dua staf Kancapilduk setempat. Pasalnya, surat pemanggilan itu adalah privasi yang harus dihargai.

”Saya bisa menerima (diungkapnya surat panggilan), tapi bagaimana dengan istri saya, keluarga dan orang-orang dekat saya? Orang pasti berpikir, jika dipanggil Kejari pasti terkait korupsi. Padahal tidak ada uang negara yang saya gunakan secara pribadi,” terang Iskandar.

Ditanya tentang kasus yang saat ini sedang diselidiki kejari setempat, Iskandar menyatakan bahwa hal itu adalah ulah orang-orang yang tak senang kepada dirinya. Dia mengatakan, pihhaknya sudah pernah diperiksa BPK (badan pemeriksa keuangan). Namun, tidak ditemukan adanya unsur penyimpangan dalam pengadaan KTP massal tersebut. (dim)

http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=27067

Ketua FPD DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto menyatakan kesiapan fraksinya mendukung penggalangan hak angket tersebut. ”Prinsipnya fraksi kami siap mendukung penggalangan dan penandatanganan angket itu,” kata dia saat dihubungi melalui ponselnya kemarin.

Mewakili fraksinya, Sukur menyayangkan terjadinya insiden pemukulan tersebut. Apalagi, pemukulan itu dilakukan oleh orang yang notabene dipilih oleh masyarakat Bojonegoro. Mestinya, lanjut dia, jika ada PNS yang melakukan kesalahan, maka harus diselesaikan melalui mekanisme yang ada. Bukan dengan cara kekerasan.

”Meski pun dia mantan anggota militer, seharusnya dia (wabup Setyo Hartono) bisa meninggalkan kebiasaan pemberian hukuman kepada anggota yang indisiplin dan menyesuaikan dengan korps eksekutif,” tandas Sukur.

Hal senada disampaikan ketua FPG DPRD Bojonegoro Nasuka. Menurut dia, tindak kekerasan di lingkungan birokrasi sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. ”Sudah tidak jamannya main otot. Mestinya segala sesuatu bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat,” tutur anggota Komisi D tersebut.

Menurut Nasuka, jangankan di lingkungan eksekutif, untuk pendidikan kemiliteran dan sekolah semi militer (IPDN) sekalipun sudah mulai menghilangkan cara kekerasan. Sebab, yang dibutuhkan untuk mengisi pembangunan negara inibukan lagi kekuatan otot. Melainkan pikiran jernih untuk dapat memecahkan masalah.

Terpisah, ketua FKB DPRD Bojonegoro KH Nafik Sahal (Gus Nafik) menyatakan akan melihat dulu perkembangan terkait rencana penggalangan hak angket tersebut. ”Kita akan melihat perkembangannnya. Apakah usulan hak angket itu hanya wacana ataukah serius,” kata ketua Dewan Syura DPC PKB Bojonegoro ini. (dim)

http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=27066

Ketua Komisi B DPRD, Tjitjik Mursyidah mengatakan DPHG meruakan program pemerintah untuk membantu petani agar harga gabah tetap stabil sehingga petani tetapi diuntungkan. DPDG tersebut disalurkan kepada pemilik penggilingan gabah dan kelompok petani. “Namun pinjaman tersebut sulit kembali,”katanya. Dari Rp 2.3 miliar tahun lalu hanya kembali sekitar Rp 250 juta.

Sementara itu, Kepala Kantor Ketahanan Pangan, Andreas Wahyono mengatakan akan lebih selektif lagi memberikan kredit kepada pemilik penggilingan padi. Dia mengakui kesulitan menarik pinjaman kepada para penunggak. Alasannnya, para penunggak terkena sejumlah masalah seperti banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. “Saya ini kadang juga tidak tega melihat kondisi para penunggak yang kurang mampu membayar,”jelasnya. Tahun ini nilai bantuannya yang dipinjamkan sekitar Rp 2,6 miliar. Mengalami peningkatan dari bantuan tahun lalu Rp 2,3 miliar. (nas)

Sumber : Radar Bojonegoro

Karena itu, dirinya saat ini mengutamakan untuk pembangunan jalan yang rusak akibat banjir dibandingkan memperbaiki rumah ibadah yang rusak. “Meski jalan yang diperbaiki hanya satu dua hingga tiga lubang yang rusak,”tegasnya.

Menanggapi bencana longsor di Gondang, dirinya akan merelokasi rumah dan tempat ibadah yang terkena longsor. Sebab posisi sejumlah rumah warga dan rumah ibadah yang terkena longsor kondisi mengkhawatirkan. “Soal relokasi akan kita bahas secepatnya,”ungkapnya.

Minggu dini hari kemarin, Suyoto bersama wabup Setyo Hartono beserta jajaran pemkab meninjau lokasi longsor di Kecamatan Gondang dan banjir bandang di kecamatan Temayang.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD, Ali Mustofa meminta pemkab agar tanggap dalam menangani banjir bandang yang terjadi di Temayang dan lonsorn di Gondang. “Kedatangan bupati bisa menghibur mayarakat yang terkena bencana,”ujarnya. (nas)

Keamanan itu meliputi dari Polda Jatim, Polres Bojonegoro dan Satpol PP Pemkab Bojonegoro.

Dari pantauan detiksurabaya.com, polisi yang bersiaga dilengkapi dengan senjata laras panjang, 2 unit water canon juga disiapkan di lokasi pelantikan serta 2 unit mobil barrier atau kawat berduri.

Satu per satu tamu undangan yang hadir dalam pelantikan yang digelar di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro Jalan Mas Tumapel, diperiksa dengan metal detactor.

Undangan yang disebar ke sekitar 2 ribu orang itu juga mengundang puluhan wartawan. Para jurnalis pun tak luput dari pemeriksaan pintu metal detactor.

Sementara itu, agenda pelantikan ini diwarnai dengan isu unjuk rasa. Namun hingga pukul 09.15 WIB, Polres Bojonegoro belum mendapatkan surat pengajuan izin untuk melakukan unjuk rasa.

“Bila ada unjuk rasa silakan saja. Tapi harus berada di lokasi aman atau jaraknya lebih dari 100 meter dari lokasi pendopo. Kita juga sudah menyiapkan pasukan penghalau massa,” kata Kabag Ops Polres Bojonegoro, Kompol Suharyono kepada detiksurabaya.com, Rabu (12/3/2008).

Pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih ini akan dilakukan oleh Gubernur Jatim Imam Utomo di Pendopo Kabupaten Bojonegoro pukul 10.00 WIB.

Sumber : detiksurabaya.com

“Penggunaan KTP sebagai kartu pemilih bisa dilakukan setelah seluruh proses pengumpulan data kependudukan selesai,” ujar Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Bojonegoro Iskandar kemarin (17/11).

Menurut dia, saat ini pihaknya sudah mengawali data kependudukan sebagai penentu jumlah pemilih dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) nasional di setiap registrasi KTP baru. Rencananya, lanjut dia, pada 27-29 November nanti dirinya mengikuti rakornas di Jakarta dengan Mendagri. “Salah satunya membahas masalah ini, serta persiapan dini tentang hal tersebut juga bakal dilaporkan,” katanya.

Iskandar menjelaskan, pemerintah kabupaten/kota diberi batas akhir untuk menyerahkan data kependudukan pada Februari 2008. “Data tersebut diserahkan ke provinsi untuk diolah, dan setelah diolah pemerintah provinsi pada Maret diserahkan ke Depdagri,” ujarnya.

Iskandar mengaku sependapat dengan penyederhanaan pengurusan KTP sehingga tidak terlalu banyak biaya administrasi yang membebani masyarakat.

“Saat ini tarif pembuatan KTP Rp 5 ribu,” katanya. (ags)

Selain mereka, 3 Sekdes lain yang tak memenuhi persyaratan PP Nomor 47/2207 tentang Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS, juga bakal menerima kompensasi yang besarnya sekitar Rp 1 juta-Rp 20 juta/tahun, tergantung masa baktinya. “Jadi total yang tidak diangkat menjadi PNS sekitar 115 PNS,” ungkap Kabag Pemerintahan Djumari kemarin (15/11).

Hanya, lanjut dia, hingga kini pihaknya belum mengusulkan kompensasi tersebut dalam APBD 2008. Jumlah anggaran yang dibutuhkan Rp 2 miliar-Rp 3 miliar. “Pemerintah pusat yang meminta agar dana kompensasi diambilkan dari APBD,” ujarnya.

Terkait berkas 8 Sekdes yang belum dikirim ke Pemprov Jatim, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bojonegoro Herry Sudjarwo mengatakan, berkas itu belum dikirim karena ada beberapa alasan. Yakni, satu Sekdes karena orang tuanya meninggal, satu lebih memilih jadi guru bantu, dan enam lainnya belum ada keterangan. (nas)