Dengan demikian, dana Rp 3,8 miliar (dari total Rp 10,8 miliar) yang telah diterima tim sosialisasi tersebut diambilkan dari pendapatan bagi hasil migas untuk Kabupaten Bojonegoro. Bukan dana hibah yang diberikan ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) melalui anak perusahaannya, MCL.

Hal itu disampaikan Manager Land Team MCL Deddy Avidick. Menurut dia, dukungan dana kepada tim sosialisasi pembebasan lahan Blok Cepu bentukan Pemkab Bojonegoro tersebut bakal diperhitungkan dalam cost recovery untuk Pemkab Kota Ledre itu. ”Dalam MoU (memorandum of understanding) sebesar Rp 10,8 miliar dan telah dicairkan satu kali,” kata dia kepada wartawan koran ini.

Dia menjelaskan, pencairan tahap pertama dana itu Rp 3,8 miliar. Pencairannya bersamaan dengan penandatanganan MoU tahun lalu. Sedangkan pembayaran tahap kedua akan dilakukan setelah verifikasi tanah yang bakal dibebaskan selesai. Verifikasi ini dilakukan tim dari ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) Surabaya.

”Sedangkan pencairan tahap ketiga akan dilakukan saat akta pelepasan tanah selesai dibuat dan tidak ada masalah lagi tentang sengketa lahan,” terang Deddy.

Dana Rp 10,8 miliar itu untuk mendukung pembebasan lahan untuk pengembangan Blok Cepu. Hal ini sebagaimana tindak lanjut dari MoU yang ditandatangani MCL dan Pemkab Bojonegoro. MoU ini tertuang dalam perjanjian nomor 188/04/412.12/2007, bertanggal 16 Mei 2007.

Sementara itu, saat dipanggil Komisi A DPRD Bojonegoro beberapa waktu lalu Sekkab Bojonegoro mengakui telah menerima pencairan tahap pertama dana Rp 3,8 miliar. Namun, dana itu sudah habis untuk tujuh kali kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan tim. Mayoritas terserap untuk honor dan biaya perjalanan dinas.

Saat itu Sekkab mengaku tidak tahu apakah dana itu masuk cost recovery atau tidak. Karena itu, dana tidak dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain yang sah dalam APBD kabupaten setempat. (dim)

http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=31113

”Mayoritas warga hanya dapat menggunakan penerangan dari minyak tanah,” kata Adi kepada wartawan koran ini.

Kalau ada penerangan listrik di empat desa itu, lanjut dia, dilakukan dengan cara mbantol (ambil jaringan) dari desa tetangga. Karena itu, Adi berharap tahun ini program listrik masuk desa menjangkau empat desa tersebut.

Berdasarkan informasi yang dia terima, usulan yang pernah dia sampaikan telah diakomodasi Pemkab Bojonegoro. Yakni, untuk mendapat bantuan penerangan yang dianggarkan melalui APBD tahun ini. Dia memperkirakan pemasangan infrastrukur sudah dimulai Oktober ini.

”Sebab, pemkab telah menyiapkan dana Rp 600 juta untuk pemasangan infrastruktur listrik di empat desa tersebut,” katanya.

Jika hal itu terwujud, Adi berharap aksi mbantol listrik dari desa tetangga dapat dihapus. Sebab, selain dapat membahayakan keselamatan warga, tindakan seperti itu tak seizin PLN, sehingga tergolong sebagai tindakan ilegal.

”Jika harus iuran untuk memasang gardu sendiri rasanya tidak mungkin. Sebab, untuk 1 gardu saja diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 5 miliar,” katanya.

http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=31111

Dia menuturkan, setelah eksplorasi sumur delapan di Pad B tuntas, RIG lalu dibawa ke Sukowati Pad A. Dia menjelaskan, sumur sembilan merupakan bagian dari upaya JOB P-PEJ yang mengelola Blok Tuban agar mencapai puncak produksi. Dengan penambahan sumur sembilan, produksi Sukowati diperkirakan bisa mencapai puncaknya pada 2010. ”Kami perkirakan bisa mencapai 40 ribu barel per hari,” tuturnya.

Saat ini, lanjut dia, produksi keseluruhan dari lapangan di Sukowati dan Mudi, Tuban mencapai 25 ribu barel per hari. Dari sumur sembilan, PetroChina menargetkan bisa menambah kapasitas produksi Blok Tuban antara 2.500 hingga 3.000 barel.

Rizani menambahkan, kemungkinan tak lama setelah pengeboran sumur sembilan, pihaknya akan mengebor sumur sepuluh di Sukowati Pad B. ”Sehingga akan ada dua RIG di dua lapangan Sukowati,” ujarnya.

http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=30921

Awalnya, RS pelat merah itu berencana boyongan ke gedung baru di Jalan Veteran Mei lalu. Jadwal itu kemudian direvisi Juni dan Juli lalu. Namun, hingga kini RSI itu tetap belum ada kejelasan kapan ditempati.

Menurut Thomas, berdasarkan informasi yang diterimanya, ketidakjelasan boyongan itu salah satunya disebabkan belum tuntasnya audit dana pembangunan. Masalah audit dan pembayaran proyek multi years itu merupakan kewajiban pemkab setempat.

”Sebenarnya kami ingin segera boyongan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal,” kata Thomas.

”Namun, kami menyerahkan sepenuhnya kepada bupati,” imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kimpraswil Bojonegoro Tedjo Sukmono membenarkan bahwa terbengkalainya rencana boyongan itu disebabkan proses audit dana pembangunan belum selesai. Karena harus menunggu hasil audit, pelunasan pembayaran proyek tersebut tidak bisa dilakukan.

”Pemkab sudah membayar sekitar Rp 85 miliar. Bisa saja dana yang dibayarkan kepada investor itu lebih, makanya harus menunggu audit selesai,” kata dia.

Seperti diberitakan, pembangunan RSI menelan anggaran Rp 110 miliar. Pembayaran proyek tersebut dilakukan secara bertahap. (dim)

http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=30923

Menurut dia, salah satu penyebab kenaikan tersebut adalah banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan kantor pos. Diantaranya pengiriman surat, transfer uang dari luar negeri ke dalam negeri dan paket barang serta lainya. Untuk transfer uang dari luar negeri ke dalam negeri , tutur Sony, mengalami kenaikan. ”Pada bulan lalu mencapai 1,5 milyar, sedang bulan ini akan naik sekitar 2 milyar, ” tambahnya. Sedangkan untuk paket barang juga mengalami kenaikan yang cukup tinggai. Pada hari-hari biasa hanya 15 paket barang yang datang ke Kantor Pos Bojonegoro.

”Sejak sepekan lalu sudah ada peningkatan hingga 50-75 peket barang. Tidak menutup kemungkinan H-7 mencapai 100 paket barang perhari, ” jelasnya. Barang peketan tersebut, tambah Sony, berisi pakaian, makanan dan barang lainya. ”Ya ada yang kecil, ada yang besar, ” jelas pria kelahiran Muntilan Jawa Tengah tersebut.

Sony menambahkan, paket barang tersebut kebanyakan berasal dari luar Jawa. Yakni Sumatera dan Kalimantan. Meski teknologi semakin canggih, jelas Sony, pada lebaran ini ucapan lebaran via kantor juga masih terjadi. Namun kebanyakan dari intansi-intansi. ”Kalau pribadi kan belum mungkin, sebab mereka bisa via phonselnya, ” katanya. (zak)

http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=27069

Menurut dia, penyelidikan yang dilakukan seksi intelejen itu dalam rangka pengumpulan data dan keterangan. ”Saat ini sudah masuk tahap finalisasi. Selanjutnya akan disusun dalam sebuah kesimpulan,” kata Sugeng saat dihubungi melalui ponselnya.

Diberitakan koran ini kemarin, dana yang masuk kas daerah dari pengadaan KTP massal sebesar Rp 630 juta.. Dimana biaya pengadaan KTP massal itu Rp 5 ribu per orang. Saat itu diperkirakan lebih dari 660 ribu warga Bojonegoro melakukan pengurusan KTP. Biaya tersebut dibagi ke dalam beberapa item. Antara lain Rp 1.000 untuk Kancapilduk, camat dan kepala desa. Sisanya untuk biaya pengganti cetak blanko KTP serta pemasukan daerah. Penyetoran ke kas daerah dilakukan pada pada 27 Desember 2007. Padahal, biaya pengadaan KTP massal itu sudah lunas sejak Maret.

Sugeng menuturkan, penyelidikan kasus itu sudah dilakukan sejak Juli lalu. Sedikitnya sepuluh saksi telah dimintai keterangan tim penyidik. Selain pegawai Kancapilduk setempat, menurut Sugeng penyidik juga meminta keterangan dari rekanan yang ditunjuk untuk melakukan pengadaan blanko KTP.

”Sepuluh saksi itu termasuk tiga yang kami panggil Senin (15/9) besuk,” beber Sugeng. Apakah itu berarti kepala Kancapilduk Iskandar sudah pernah dimintai keterangan? Sebab, selain dua staf Kancapilduk Isman dan Susilo Utomo, kepala Kancapilduk Iskandar juga masuk dalam daftar panggilan kejari. ”Saya tidak meneyebut nama. Yang jelas saksi yang kami dipanggil Senin besuk sudah pernah kami mintai keterangan,” kata Sugeng mengelak.

Dijelaskan Sugeng, pemanggilan kembali para saksi itu dimaksudkan untuk meng-cross check keterangan mereka sebelumnya dengan alat bukti lain. Yakni, keterangan beberapa saksi di luar ketiganya.

Terkait target penyelesaian penyelidikan, Sugeng berharap dapat tuntas secepatnya. ”Prinsipnya kami tidak ingin terlalu lama, namun itu tergantung titik keterpautan kasus ini. Mungkin juga dapat berkembang lebih luas,” jelasnya.

Menurut Sugeng, saat ini pihaknya memfokuskan pengumpulan bahan keterangan untuk ditelaah sebagai bahan penyusunan kesimpulan. Dengan demikian, pihaknya segera dapat menyusun laporan ke Kajaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Setelah ekspose di Kejati itulah, baru dapat diketahui rekomendasi yang harus ditindaklanjuti penyidik. Yakni apakah kasus ini akan ditingkatkan kepada penyidikan ataukah sebaliknya. Dihentikan!

Dikonfirmasi terpisah, kepala Kancapilduk Bojonegoro Iskandar membenarkan pemanggilan dirinya oleh penyidik kejari Senin besuk. Dia juga tak membantah jika sebelumnya sudah dimintai keterangan. ”Benar, saya sudah dua kali bertemu (dipanggil) pak Sugeng Riyanta (Kasi Intelejen Kejari). Tapi justru anak buah (pagawai Kancapilduk)saya yang sering diculik (dipanggil) si Hartono (wabup Setyo Hartono, Red),” kata dia saat dihubungi melalui ponselnya kemarin sore.

Dia menyayangkan terungkapnya surat pemanggilan Kejari Bojonegoro yang dikirimkan melalui bupati Bojonegoro kepada dirinya dan dua staf Kancapilduk setempat. Pasalnya, surat pemanggilan itu adalah privasi yang harus dihargai.

”Saya bisa menerima (diungkapnya surat panggilan), tapi bagaimana dengan istri saya, keluarga dan orang-orang dekat saya? Orang pasti berpikir, jika dipanggil Kejari pasti terkait korupsi. Padahal tidak ada uang negara yang saya gunakan secara pribadi,” terang Iskandar.

Ditanya tentang kasus yang saat ini sedang diselidiki kejari setempat, Iskandar menyatakan bahwa hal itu adalah ulah orang-orang yang tak senang kepada dirinya. Dia mengatakan, pihhaknya sudah pernah diperiksa BPK (badan pemeriksa keuangan). Namun, tidak ditemukan adanya unsur penyimpangan dalam pengadaan KTP massal tersebut. (dim)

http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=27067

Ketua FPD DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto menyatakan kesiapan fraksinya mendukung penggalangan hak angket tersebut. ”Prinsipnya fraksi kami siap mendukung penggalangan dan penandatanganan angket itu,” kata dia saat dihubungi melalui ponselnya kemarin.

Mewakili fraksinya, Sukur menyayangkan terjadinya insiden pemukulan tersebut. Apalagi, pemukulan itu dilakukan oleh orang yang notabene dipilih oleh masyarakat Bojonegoro. Mestinya, lanjut dia, jika ada PNS yang melakukan kesalahan, maka harus diselesaikan melalui mekanisme yang ada. Bukan dengan cara kekerasan.

”Meski pun dia mantan anggota militer, seharusnya dia (wabup Setyo Hartono) bisa meninggalkan kebiasaan pemberian hukuman kepada anggota yang indisiplin dan menyesuaikan dengan korps eksekutif,” tandas Sukur.

Hal senada disampaikan ketua FPG DPRD Bojonegoro Nasuka. Menurut dia, tindak kekerasan di lingkungan birokrasi sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. ”Sudah tidak jamannya main otot. Mestinya segala sesuatu bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat,” tutur anggota Komisi D tersebut.

Menurut Nasuka, jangankan di lingkungan eksekutif, untuk pendidikan kemiliteran dan sekolah semi militer (IPDN) sekalipun sudah mulai menghilangkan cara kekerasan. Sebab, yang dibutuhkan untuk mengisi pembangunan negara inibukan lagi kekuatan otot. Melainkan pikiran jernih untuk dapat memecahkan masalah.

Terpisah, ketua FKB DPRD Bojonegoro KH Nafik Sahal (Gus Nafik) menyatakan akan melihat dulu perkembangan terkait rencana penggalangan hak angket tersebut. ”Kita akan melihat perkembangannnya. Apakah usulan hak angket itu hanya wacana ataukah serius,” kata ketua Dewan Syura DPC PKB Bojonegoro ini. (dim)

http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=27066

”Kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sejauh ini stok sembako yang tersedia diperkirakan masih cukup hingga lebaran nanti,” kata Djoko ditemui usai rapat kerja (raker) bersama Komisi B DPRD Bojonegoro kemarin.

Kendati demikian, Djoko mengaku pihaknya terus mewaspadai lonjakan pembeli dan permainan spekulan pasar. Yakni dengan menerjunkan tim pemantau dari dinas setempat. Harapannya, tidak akan terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan menjelang hari H lebaran nanti.

Selain itu, disperindag juga telah menyiapkan pelaksanaan oprasi pasar di wilayah Bojonegoro. Yakni khusus untuk kedelai dan minyak goreng (migor). Alasannya, hanya kedelai dan migor yang mendapar subsidi dari pemerintah pusat. ”Subsidi untuk kedelai sebesar Rp 1.000 per kilo dan minyak goreng sebesar Rp 2.500 per liter,” jelasnya.

Untuk Bojonegoro, menurut Djoko kedelai yang disiapkan untuk operasi pasar mencapai 500 ton. Sasarannya, para pengusaha tahu dan tempe. Namun, selama ini stok kedelai untuk operasi pasar belum pernah terserap seluruhnya. Sehingga terjadi over load stok kedelai di Kota Ledre ini.

”Untuk operasi pasar minyak goreng hanya tersedia 225 liter,” katanya. ”Penyalurannya pun dilakukan oleh distributor langsung ke kecamatan dan diterimakan kepada calon penerima yang memiliki kupon,” terang Djoko. (dim)

http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=27065

Aktivis Mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Bojonegoro kemarin menggelar aksi unjuk rasa . Aksi unjuk rasa itu sendiri digelar mulai dari Bundaran Sumbang dan menyusuri jalan protokol menuju gedung DPRD Bojonegoro dan pemkab BOjonegoro. Aksi itu sendiri diikuti sekitar sepuluh mahasiswa yang kesmeuanya perempuan.

Sepanjang jalan mereka tak henti-hentinya berorasi dan menyanyikan lagu-lagu bertemaln perjuangan mahasiswa. Mereka juga membagi-bagikan selebaran yang intinya meminta peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan peran PKK untuk meningkatkan keejahteraan wanita serta stop marginalisasi perempaun.

Sesampainya di gedung DPRD mereka pun hanya berorasi begitu pula yang mereka lakukan di depan Kantor pemkab Bojonegoro. “Perempuan memiliki hak yang sama karena itu stop diskriminasi,” tegas Fitriani salah satu orator.

Sementara aksi demo berlangsung di kelompok bermain dan Tk Santo Paulus hari Kartini juga diperingati. Bahkan Bupati Bojonegoro Suyoto hadir adalam acvara tersebut. Ditempat itu para siswa TK A dan B serta kelompok bermain semuanya mengenakan pakaian adat masyarakat Indonesia. Tak hanya itu para orang tua siswa juga diminta hadir dnegan mengenakan pakaian adat juga. (ade)

Sumber : Radar Bojonegoro

Rapat paripurna tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten BojonegoroTamam Syaifudin. Menurut Tamam dalam sambutannya menyatakan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan babak baru dalam sejarah pemilihan kepala daerah. Dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih langsung oleh masyarakat, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 pasal 4 juga disebutkan bahwa Pemilihan diselenggarakan oleh KPU bertanggung jawab kepada DPRD, serta Panitia Pengawas dibentuk oleh DPRD dengan keputusan DPRD. “Oleh karena itu DPRD memiliki tugas-tugas dan tanggung jawab dalam proses pemilihan Kepala Daerah,” tegasnya

Sementara itu susunan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Bojonegoro berdasarkan surat Keputusan Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2008 tanggal 17 April 2008 dengan susunan sebagai berikut Moch. Arifin dari unsur Kejaksaan, AKP. Wijiyanto dari Kepolisian, Arief Januarso dari unsur Akademisi, Alham M. Ubey dari unsur pers, serta Mulyono dari tokoh masyarakat. Sementara Panitia Pengawas kecamatan masing-masing 3 orang dari 27 kecamatan sekabupaten Bojonegoro.

Acara tersbeut dihadiri Bupati Bojonegoro Suyoto, Wakil Bupati Setyo Hartono, Jajaran Muspida, dari unsur Muspika Kepala Dinas, Kantor, Badan dan Bagian lingkup Pemerintah Kabupaten serta sejumlah undangan lainnya. (ade)

Sumber : Radar Bojonegoro