Connect with us

Hi, what are you looking for?

Bojonegoro.com
IMG 20220718 WA0006

Politik dan Pemerintahan

3 OPD Bojonegoro Lulus Seleksi Administrasi Zona Integritas

Bojonegoro.com – Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dinyatakan lulus hasil seleksi administrasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Capaian ini diumumkan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Tiga OPD Pemkab Bojonegoro tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Pengumuman putusan dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia Nomor B/09/PW.03/2022 tentang hasil seleksi administrasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Hasil seleksi administrasi merujuk pada syarat pengusulan dan syarat penetapan Zona Integritas sebagai mana tercantum pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Hasil seleksi administrasi ZI dibagi menjadi tiga (3) kategori, yaitu lulus, lulus dengan catatan, dan tidak lulus. Ketiga OPD di wilayah Kabupaten Bojonegoro dinyatakan lulus.

“Alhamdulillah lolos seleksi administrasi,” ujar Irban Pengawas RB dan Pencegahan Tipikor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Rahmat Junaidi, Senin (18/7/2022).

Rahmat menjelaskan, tahap berikutnya dilakukan pendalaman anti korupsi pada OPD dan pendalaman pelaksanaan tugas utama. Selanjutnya tes publik atas pelayanan yang diberikan melalui kuesioner kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi.

“Jika masih lulus lanjut tes wawancara dan pengamatan langsung. Jika masih lulus, terakhir final verifikasi lapangan. Ini juga dicocokkan dengan inovasi yang dibangun. Apakah sudah memenuhi kebutuhan lembaga dan kebutuhan publik,” jelasnya.

Pihak Inspektorat menegaskan agar OPD harus benar-benar meniadakan unsur korupsi. Seperti gratifikasi, suap, benturan kepentingan dan unsur korupsi, kolusi dan nepotisme di wilayah kerja OPD. Dalam Zona Integritas, tak kalah penting harus memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Baca Juga :  Anggaran Belanja Mandatory Terpenuhi 82 Persen Lebih Sesuai Perencanaan Pembangunan Bojonegoro

“Semua inovasi yang dibangun harus berfungsi dengan baik untuk mendukung pelayanan. Di sisi lain saat di survei, masyarakat mendapat kemanfaatan setinggi-tingginya,” pungkasnya. [cs/nn]

Bagikan :
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Baca Artikel Lainnya

Seni dan Budaya

Bojonegoro.com – Chandra Paes Art pamerkan 14 karya busananya dalam Fashion Street Red Carpet (FRC) Car free Day di Alun-alun kota Bojonegoro, Minggu, 22/01/2023....

Kuliner

Bojonegoro.com – Bagi anda pencinta kuliner makanan dengan sentuhan tradisional, terkhusus lagi dari bahan olahan belut, Belut Asap ” Nandur Srawung” di kawasan jalan...

Wisata

Bojonegoro.com  –  Pembangunan Eks Tanggul M.H. Thamrin kini menjadi icon baru Kabupaten Bojonegoro, Thamrin Park menjadi salah satu pusat keramaian yang saat ini banyak...

Kabar

Bojonegoro.com – Pengelolaan Pasar Lama Bojonegoro yang berlokasi di Jl. Pasar No. 01 Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, seharusnya berjalan dengan baik....

X