Bojonegoro.com – Pemkab Bojonegoro menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 dan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Kegiatan ini digelar di Ruang Angling Dharma, Pemkab Bojonegoro, Rabu (22/2/2023).
Ada tujuh (7) isu prioritas yang disampaikan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 dan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.
Tujuh (7) isu RPD yang dipaparkan dalam penyelarasan dengan provinsi, diantaranya:
1. Percepatan Pembangunan Desa dan Kota
2. Implementasi Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Penguatan Ketahanan Pangan
4. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan dan Stunting)
5. Ekonomi Hijau (Green Economy and Environment)
6. Ekonomi Kreatif dan Digitalisasi
7. Kebencanaan
Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan/saran serta adanya peran serta masyarakat dalam proses penyusunannya.
Hadir dalam kegiatan FKP, Perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur Maratus Sholihah, jajaran asisten Setda Bojonegoro, staf ahli, Kepala OPD, camat, unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, perguruan tinggi, ormas, media, dan tamu undangan. Selain itu hadir secara daring perwakilan Bappeda Ngawi, Nganjuk, Lamongan, Tuban, dan Jombang.
Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengatakan, adanya kegiatan ini untuk merumuskan RPD dan RKPD. Yakni, terkait apa yang ketinggalan dan perlu diracik dari masukan dan saran untuk berbagai bidang. Misal dari mandatori pendidikan, kesehatan, serta terkait Dana Desa. Sifat mandatori ini yang harus diutamakan.
“Selain itu yang juga perlu diutamakan ialah kebijakan yang langsung ber-impact pada masyarakat. Untuk itu kami sengaja mengundang media. Ini terkait kemiskinan dan silpa. Kita menganalogikan dengan mangkuk. Setiap kebijakan harus direncanakan dengan baik agar mangkuk ini tidak melimpah airnya dan menjadi sia-sia,” jelasnya.
Pemkab, lanjut Bupati Anna juga merencanakan percepatan pelayanan dalam menindaklanjuti kebencanaan. Dalam hal ini, mendorong percepatan BPBD menjadi Dinas agar cakupan penanganan lebih luas. Hal ini berkaitan dengan wilayan bantaran Sungai Bengawan Solo yang sering terjadi longsor.
Bupati mengajak seluruh pihak dengan rasa tanggung jawab dan integritas memberikan masukan agar perencanaan maksimal. Sehingga nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro Anwar Mukhtadlo mengatakan, tujuan FKP ini ialah untuk menjaring aspirasi masyarakat tahap awal dan bertujuan menyerap saran dan masukan. Baik itu dari masyarakat, maupun dari stakeholder terkait.
“Masukan tersebut sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPD dan ranwal RKPD 2024,” paparnya. (*/Red)
