Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kabar

BPKAD Tegaskan Silpa APBD 2022 Karena Adanya Transfer Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Migas

IMG 20230109 WA0044

Bojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membenarkan jika akan ada sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD 2022.

Menurut keterangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, (BPKAD) Luluk Alifah, Silpa terjadi karena adanya transfer kurang bayar Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Migas) tahun 2021 pada 29 Desember 2022.

“Kurang bayar DBH Migas tersebut sebesar 15 persen atau senilai Rp 648.799.144.936,” ungkap Luluk, Senin (09/01/2023).

Dengan adanya transfer kurang bayar tersebut Pemkab Bojonegoro tidak bisa menyerap anggaran sepenuhnya karena APBD tahun 2023 telah ditetapkan pada 27 November 2022 lalu.

Menurutnya, dari anggaran belanja sebesar Rp6.493.152.149.138 terealisasi sebesar Rp5.377.965.426.447 atau sebesar 82,83 persen.

Ada empat macam belanja di dalam postur APBD diantaranya belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial dan bantuan keuangan daerah.

Yang kedua adalah belanja modal yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja jalan, irigasi dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya.

Yang ketiga, lanjut Luluk, adalah belanja tak terduga yang digunakan untuk kebencanaan.

“Keempat adalah belanja tranfer yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi,”lanjutnya.

Luluk menjelaskan, realisasi anggaran belanja tahun 2022 telah mencapai maksimal yakni 82,83 persen. Hal ini dikarenakan belanja tanah dari pagu sebesar Rp491.192.865.870 baru terealisasi sebesar Rp10.736.412.943 atau 2,19 persen.

“Sementara secara akumulasi, semua anggaran belanja sudah terserap maksimal rata-rata 80 sampai 96 persen lebih,”tegasnya.

Sedangkan, dana abdi sebesar Rp500 miliar tetap dicadangkan menunggu Peraturan Pemerintah.

Dia menyatakan, anggaran untuk seluruh program di Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan baik terlebih mandatory spending untuk bidang pendidikan 22,71 persen sudah terpenuhi dan Dinas Kesehatan sebesar 17, 7 persen sudah terpenuhi. (*)

Bagikan :
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Artikel Lainnya

Politik dan Pemerintahan

Bojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melepas peserta studi banding Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro (PDKB), Rabu (15/5/2024) di Pendopo Malowopati. Para peserta akan belajar berbagai...

Politik dan Pemerintahan

Bojonegoro.com – Dalam rangka persiapan pelaksanaan Anugerah Patriot Jawi Wetan II (APJW), Pemkab Bojonegoro menargetkan bisa masuk 5 (lima) besar nominasi desa/kelurahan terbaik se-...

UKM/UMKM

Bojonegoro.com – SOLO- Ibu Pj. TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kab. Bojonegoro, Dian Adiyanto Adriyanto turut menghadiri acara puncak Tasyakuran HUT Dekranasda Ke-44 dan...

Kabar

Bojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara masif menyebarluaskan informasi terkait pangkalan LPG 3 kg bersubsidi. Langkah ini untuk memudahkan masyarakat mengetahui lokasi pangkalan yang...

X