Bojonegoro.com – Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Tenaga Pendamping Profesional P3MD. Kegiatan untuk meningkatkan peran aktif pendamping desa tersebut digelar Sabtu (11/2/2023) di Ruang Angling Dharma.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro Machmuddin menjelaskan, rakor digelar untuk mengoptimalkan peran pendamping desa dalam tata laksana pemerintahan desa. Selain itu juga untuk mewujudkan kemandirian, kemampuan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Machmuddin menambahkan tujuan kedua, bertujuan mendampingi desa dalam melaksanakan siklus desa. Siklus desa yang dimaksud adalah mulai dari musdes, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun pelaporan. Sebab, fungsi pendamping desa ialah mendampingi setiap gerak dan langkah pemerintah desa dalam tata kelola di kepemerintahan desa.
Indikator yang dituju ialah Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasarkan data IDM DPMD Kabupaten Bojonegoro, dari 2019 – 2022 terus tumbuh signifikan. Desa Mandiri di Bojonegoro pada 2022 di data awal sejumlah 155 desa. Di 2021, Desa Mandiri berjumlah 103, di 2020 Desa Mandiri berjumlah 38, di 2019 ada 3 desa.
Sementara untuk Desa Maju di 2022 di data awal ada 251 desa, di 2021 ada 254 desa, di 2020 ada 171 desa, di 2019 ada 74 desa.
Sedangkan untuk Desa Berkembang di 2022 ada 13 desa, di 2021 ada 62 desa, di 2020 ada 210 desa, di 2019 ada 323 desa.
“Dari 13 Desa Berkembang itu, pada 2022 di Desember, dilakukan bedah IDM bersama dengan tim dari provinsi. Hasil awal menggambarkan sebenarnya kita tidak ada lagi desa berkembang. Dari 13 tadi, Desa Maju ada 6 dan Desa Mandiri ada 7,” pungkasnya.
Sementara di 2023, rencana dan target zero Desa Berkembang, 200 Desa Maju dan 219 Desa Mandiri.
Hadir dalam Rakor, 168 orang meliputi koordinator tenaga ahli P3MD beserta jajaran ahli dan tenaga pendamping desa.
Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengatakan, rakor dan evaluasi ini dilakukan di awal tahun agar tahu letak kekurangannya. Terlebih, pendamping desa pasti sudah ada tugas dan fungsinya. Begitu pula program pemerintah berbasis desa yang dilakukan berdasarkan manajemen bottom up dan top down.
Harapannya, evaluasi 2022 bisa dilakukan di 2023. Adapun, program pemerintah yang menyasar desa harus didampingi penataan administrasi juga perencanaan.
Bupati Anna menegaskan, jangan sampai dana masuk desa, tapi tidak berdampak maksimal pada pengentasan kemiskinan, pembangunan, sektor ekonomi, atau yang berdampak pada peningkatan IPM.
Bupati juga menekankan perlunya memperbaiki tata pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong keterlibatan desa dalam pembangunan.
“Perlu menyisir, kira-kira desa mana yang memang PMD terlibat di dalam perencanaan maksimal. Ini perlu disisir. Pendamping desa harus mulai aktif dalam perencanaan desa. Buatkan desk sejauh mana pemdes melibatkan pendamping desa dalam mempersiapkan musrenbangdes,” pungkasnya.
Selain itu, mulai 2023 ini, Bupati Bojonegoro merevisi peraturan beasiswa. Semula 1 Desa 2 Sarjana, menjadi 1 Desa 10 Sarjana. Hal ini otomatis berdampak pada nilai positif pada desa. (*)
