Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politik dan Pemerintahan

Cerdas Kelola DBH Migas, Bupati Anna Mampu Wujudkan Bojonegoro Modern dan Bermartabat

IMG 20230502 WA0042

Bojonegoro.com – Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah berupa minyak dan gas bumi (migas) dengan pembagian hasil migas rata-rata Rp1,3 triliun per tahun menjadi penyumbang terbesar dalam APBD Bojonegoro.

Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro mampu membangun banyak  infrastruktur berupa jalan, jembatan, dan program prioritas lainnya termasuk penanggulangan kemiskinan serta peningkatan Sumber daya manusianya (SDM).

Lapangan minyak dan gas bumi Banyu Urip, Jambaran-Tiung Biru dan lapangan minyak Sukowati mampu menambah pundi-pundi rupiah bagi daerah tersebut. Meski begitu, tidak menjadikan Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah gegabah dalam mengelola anggaran. Keberadaan migas di Bojonegoro harus dikelola dengan cerdas supaya jelas dan tepat peruntukannya agar mampu memberi kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat.

Maka pemerataan pembangunan dari kota hingga pelosok desa menjadi prioritas bupati Anna Mu’awanah. Dalam masa kepemimpinan Bupati Bojonegoro periode 2018-2023, Bupati wanita pertama di Bojonegoro ini telah melakukan banyak inovasi, perubahan dan dengan kebijakannya tersebut Kabupaten Bojonegoro mampu meraih capaian prestasi dengan mendapatkan puluhan penghargaan dari Pemerintah Pusat.

Maka tidak mengagetkan pemkab Bojonegoro mampu menduduki peringkat 10 besar tingkat Nasional dalam evaluasi kinerja pemerintahan daerah  dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan ini baru pertama kali dan merupakan evaluasi dari hasil capaian kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bojonegoro dan sekaligus menjadi bukti keberhasilan capaian kinerja seluruh OPD mulai sektor pembangunan, pendidikan, dan kesehatan, pekerjaan umum, sosial, ketertiban dan keamanan.

Di Sektor pendidikan dalam peningkatan SDM, Bupati Anna juga menginisiasi dana abadi pendidikan berkelanjutan daerah. Kedepannya diharapkan tercipta keadilan untuk generasi mendatang melalui penjaminan akses pendidikan yang berkelanjutan.

Baca Juga :  Pasca Pungut Suara, Kapolres Bojonegoro Cek Personel dan Keamanan di Kantor KPU – Bawaslu

Adapun dasar hukum Perencanaan dana abadi pendidikan antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 83, Pasal 149 ayat 2, Pasal 164 ayat 1, Pasal 164 ayat 2 dan Pasal 164 ayat 3.

“Dana abadi pendidikan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan generasi berikutnya,” papar Bupati saat menggelar rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait Raperda dana abadi pendidikan berkelanjutan di ruang rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu.

Dana abadi pendidikan tersebut memiliki beberapa sumber, antara lain pendapatan DBH Migas, pendapatan investasi dan juga sumber lain yang sah. Untuk mendapatkan anggaran, dana abadi tersebut akan dibentuk secara bertahap selama tiga tahun anggaran.

Pada pemaparan LKPJ Bupati tahun 2022, Bupati Anna menyampaikan capaian 11 indikator makro, di antaranya pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Untuk pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu tolok ukur fundamental ekonomi daerah tanpa memperhitungkan sektor migas mengalami peningkatan sebesar 2,49 poin dari tahun sebelumnya yakni dari 3,55 persen di tahun 2021 naik menjadi 6,04 persen di tahun 2022.

Sedangkan IPM Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Bojonegoro tahun 2022 adalah sebesar 70,12 atau tumbuh 0,77 persen (meningkat 0,53 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya 2021 sebesar 69,59.

“Kabupaten Bojonegoro merupakan satu-satunya di Jawa Timur yang IPM-nya naik kelas dari IPM berkategori sedang ke tinggi,” jelasnya.

Sedangkan angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan sebesar 1,06 persen, yakni 12,21 persen pada tahun 2022 dan 13,27 persen pada tahun 2021. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 13.120 jiwa. Pada 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro sebesar 166,52 ribu jiwa menjadi 153,40 ribu jiwa di tahun 2022.

Baca Juga :  Pemkab Bojonegoro Siap Sukseskan Pemilu 2024, Kawal Netralitas ASN

Penurunan kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terutama 17 program prioritas yang selama ini dilaksanakan sudah berdampak efektif terhadap 3 (tiga) aspek. Yaitu aspek pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan mengurangi kesenjangan wilayah.

“Kemiskinan itu setiap daerah berbeda-beda. Ada standar garis kemiskinan yang berbeda dengan kabupaten lain,” ujar Bupati Anna.

Cerdas dalam pengelolaan DBH Migas yang selama ini dikerjakan oleh  Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah adalah bukti nyata dalam memaksimalkan dana yang didapat untuk memberi manfaat menunjang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*/Red)

Bagikan :
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Artikel Lainnya

Olahraga

BOJONEGORO – Kepastian kapan akan digelar pelaksanaan Liga 3 putaran Nasional sudah diterima oleh manajemen Persibo Bojonegoro. Surat edaran dari PSSI melalui Asosiasi Provinsi...

Politik dan Pemerintahan

Bojonegoro.com – Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Bojonegoro menyelenggarakan rapat pembahasan draft nota kesepakatan bersama dengan BBWS Solo...

Kebijakan

Bojonegoro.com – Banyaknya penerangan jalan umum (PJU) yang telah dipasang Pemkab Bojonegoro di seluruh wilayah kecamatan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan adanya PJU, masyarakat...

Ekonomi

Bojonegoro.com – Ratusan warga Bojonegoro memadati lokasi kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama Bulog di...

X