Bojonegoro.com – Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah berupa minyak dan gas bumi (migas) dengan pembagian hasil migas rata-rata Rp1,3 triliun per tahun menjadi penyumbang terbesar dalam APBD Bojonegoro.
Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro mampu membangun banyak infrastruktur berupa jalan, jembatan, dan program prioritas lainnya termasuk penanggulangan kemiskinan serta peningkatan Sumber daya manusianya (SDM).
Lapangan minyak dan gas bumi Banyu Urip, Jambaran-Tiung Biru dan lapangan minyak Sukowati mampu menambah pundi-pundi rupiah bagi daerah tersebut. Meski begitu, tidak menjadikan Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah gegabah dalam mengelola anggaran. Keberadaan migas di Bojonegoro harus dikelola dengan cerdas supaya jelas dan tepat peruntukannya agar mampu memberi kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat.
Maka pemerataan pembangunan dari kota hingga pelosok desa menjadi prioritas bupati Anna Mu’awanah. Dalam masa kepemimpinan Bupati Bojonegoro periode 2018-2023, Bupati wanita pertama di Bojonegoro ini telah melakukan banyak inovasi, perubahan dan dengan kebijakannya tersebut Kabupaten Bojonegoro mampu meraih capaian prestasi dengan mendapatkan puluhan penghargaan dari Pemerintah Pusat.
Maka tidak mengagetkan pemkab Bojonegoro mampu menduduki peringkat 10 besar tingkat Nasional dalam evaluasi kinerja pemerintahan daerah dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Penghargaan ini baru pertama kali dan merupakan evaluasi dari hasil capaian kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bojonegoro dan sekaligus menjadi bukti keberhasilan capaian kinerja seluruh OPD mulai sektor pembangunan, pendidikan, dan kesehatan, pekerjaan umum, sosial, ketertiban dan keamanan.
Di Sektor pendidikan dalam peningkatan SDM, Bupati Anna juga menginisiasi dana abadi pendidikan berkelanjutan daerah. Kedepannya diharapkan tercipta keadilan untuk generasi mendatang melalui penjaminan akses pendidikan yang berkelanjutan.
Adapun dasar hukum Perencanaan dana abadi pendidikan antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 83, Pasal 149 ayat 2, Pasal 164 ayat 1, Pasal 164 ayat 2 dan Pasal 164 ayat 3.
“Dana abadi pendidikan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan generasi berikutnya,” papar Bupati saat menggelar rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait Raperda dana abadi pendidikan berkelanjutan di ruang rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu.
Dana abadi pendidikan tersebut memiliki beberapa sumber, antara lain pendapatan DBH Migas, pendapatan investasi dan juga sumber lain yang sah. Untuk mendapatkan anggaran, dana abadi tersebut akan dibentuk secara bertahap selama tiga tahun anggaran.
Pada pemaparan LKPJ Bupati tahun 2022, Bupati Anna menyampaikan capaian 11 indikator makro, di antaranya pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Untuk pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu tolok ukur fundamental ekonomi daerah tanpa memperhitungkan sektor migas mengalami peningkatan sebesar 2,49 poin dari tahun sebelumnya yakni dari 3,55 persen di tahun 2021 naik menjadi 6,04 persen di tahun 2022.
Sedangkan IPM Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Bojonegoro tahun 2022 adalah sebesar 70,12 atau tumbuh 0,77 persen (meningkat 0,53 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya 2021 sebesar 69,59.
“Kabupaten Bojonegoro merupakan satu-satunya di Jawa Timur yang IPM-nya naik kelas dari IPM berkategori sedang ke tinggi,” jelasnya.
Sedangkan angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan sebesar 1,06 persen, yakni 12,21 persen pada tahun 2022 dan 13,27 persen pada tahun 2021. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 13.120 jiwa. Pada 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro sebesar 166,52 ribu jiwa menjadi 153,40 ribu jiwa di tahun 2022.
Penurunan kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terutama 17 program prioritas yang selama ini dilaksanakan sudah berdampak efektif terhadap 3 (tiga) aspek. Yaitu aspek pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan mengurangi kesenjangan wilayah.
“Kemiskinan itu setiap daerah berbeda-beda. Ada standar garis kemiskinan yang berbeda dengan kabupaten lain,” ujar Bupati Anna.
Cerdas dalam pengelolaan DBH Migas yang selama ini dikerjakan oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah adalah bukti nyata dalam memaksimalkan dana yang didapat untuk memberi manfaat menunjang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*/Red)
