Bojonegoro.com – SURABAYA – Penguatan ekonomi di dalam masyarakat mutlak diperlukan untuk menopang pemerintahan yang bersih dan kuat. Maka membangun daerah pedesaan menjadi satu misi pemerintah pada saat ini dimana hal tersebut dapat dicapai melalui sebuah pemberdayaan masyarakat degan meningkatkan produktivitas, dan keanekaragaman usaha yanga ada, serta terpenuhinya sarana dan fasilitas untuk mendukung penguatan ekonomi Desa.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi Desa, melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa yang diikuti oleh seluruh Kepala Daerah di Jawa Timur pada hari ini Minggu, 09 Maret 2025 di Gedung Negara Grahadi Surabaya. dihadirkan pula dua menteri sekaligus menjadi nara sumber yakni Menteri Sosial dan Menteri ATR.
Rakor dibuka langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Khofifah mengatakan rakor ini menjadi upaya Pemprov Jatim menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih pada Peringatan Hari Koperasi Nasional 12 Juli mendatang.
“Terkait Koperasi Desa, Bupati/Wali Kota mungkin sudah mulai ditemui oleh kepala Desanya. Bagaimana sebetulnya detail program Kopdes, apalagi kalau Desa itu sudah punya Bumdes dan koperasi. Kita perlu mencari format agar kehadiran Kopdes produktif,” ujarnya.
Menurut Khofifah, rencana 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih ini penting dan selaras dengan Asta Cita Presiden nomor dua, tiga dan enam. Ia menyebut program ini diproyeksikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di Desa.
“Kopdes Merah Putih, bagaimana menjadikan Desa sebagai ujung tombak pembangunan. Insyaallah dilaunching pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan Puncak Hari Koperasi Nasional ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan,” jelasnya.
Menteri Agraria Dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid memaparkan beberapa hal terkait kebijakan tata ruang dan pelayanan pertanahan di Jawa Timur. “Mumpung belum complicated” masalahnya terutama soal tata ruang. Kejadian banjir seperti di Jakarta dan Bekasi yang terjadi saat ini bukan semata perubahan tata ruang maupun ekosistem, akan tetapi menurutnya juga disebabkan perubahan tata ruang dan ekosistem di puncak Bogor dan Cianjur.
“Kita tidak ingin ini terjadi di Jawa Timur”, apalagi Jawa Timur menjadi Provinsi terbesar dan kutub pertumbuhan ekonomi nasional, terangnya.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono saat berbincang dengan Wagub Jawa Timur Emil Elestianto Dardak
Rakor berlangsung hingga malam usai tunaikan sholat tarawih bersama di Gedung Negara Grahadi, dilanjutkan pemaparan oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dengan tema “Kebijakan Penggunaan DTSN Dan Pembangunan Sekolah Rakyat Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial”. Bupati Bojonegoro Setyo Wahono yang duduk berdampingan bersama Walikota Surabaya Eric Cahyadi ikuti jalannya seluruh rangkaian acara hingga akhir.
