Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politik dan Pemerintahan

DPRD Bojonegoro Gelar Hearing Dengan Kelompok Masyarakat Hutan

IMG 20230406 WA0031

Bojonegoro.com – Untuk kedua kalinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan belasan kelompok masyarakat hutan, Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Administrator KPH Bojonegoro dan Pemkab Bojonegoro di ruang paripurna, kantor DPRD setempat, Kamis (6/4/2023).

Sekretaris LSM PK PAN, Alham Ubay, yang mewakili 15 kelompok hutan menjelaskan kedatangan bersama ratusan petani hutan dilatarbelakangi karena kesulitan mendapatkan pupuk khususnya para petani yang saat ini memiliki lahan diarea hutan.

“Harapan kami, agar kedepan permasalahan ini bisa segera diselesaikan dan juga mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,”ungkapnya.

Selain itu masyarakat hutan juga meminta agar pemkab Bojonegoro bisa mengalokasikan anggaran pupuk bersubsidi melalui APBD sehingga nantinya para petani hutan juga bisa tercover untuk mendapatkan pupuk melalui program KPM.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Helmi Elizabeth, mengatakan, keresahan petani hutan dikarenakan adanya surat pemberitahuan bahwa mereka tidak bisa lagi mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian melalui dirjen SP nomor 4 tahun 2022 yang direvisi no 33 tahun 2022.

Didalamnya jelas isinya bahwa pupuk bersubsidi di berikan pada sektor pertanian dan pada poin revisi pasal 33 tahun 2022 yang menjelaskan ada kalimat masyarakat hutan tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Hal itulah yang menjadikan keresahan masyarakat yang sudah lama menggarap lahan hutan,”tukasnya.

Pihaknya meminta agar seluruh kelompok tani hutan bisa bergabung dengan kelompok tani sesuai domisili masing-masing agar Pemkab Bojonegoro bisa mengalokasikan Hibah kepada kelompok tani yang sudah terdaftar.

“Intinya Kami mengajak seluruh kelompok tani hutan ini bisa bergabung dengan kelompok tani yang sudah ada sesuai dengan domisili masing-masing. Sehingga apa yang nantinya menjadi keluhan bisa ditindaklanjuti oleh dinas pertanian,”tegasnya.

Baca Juga :  Raih Penghargaan, Pemkab Bojonegoro Peringkat 3 Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas 

Administrator KPH Bojonegoro, Irawan Darwanto, mengatakan hal yang sama saat turun di masyarakat hutan pastinya keluhan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sanggar sulit sehingga pihaknya hari ini selalu berkoordinasi dengan Dinas pertanian dan ketahanan pangan serta cabang Dinas kehutanan provinsi Jawa timur agar mendapatkan solusi dari permasalahan ini.

Ketua Komisi B, Sally Atyasasmi, mengungkapkan, dari paparan terbukti, jika selama ini melalui program Kartu Petani Mandiri (KPM), telah berupaya untuk memberikan solusi atas larangan tersebut.

“Saat ini, bagaimana agar petani hutan bisa menerima program KPM dan harus ada payung hukum sehingga bisa mengakomodir petani hutan agar layak menerima bantuan itu,”tegasnya.

Bagikan :
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Artikel Lainnya

Politik dan Pemerintahan

Bojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melepas peserta studi banding Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro (PDKB), Rabu (15/5/2024) di Pendopo Malowopati. Para peserta akan belajar berbagai...

Politik dan Pemerintahan

Bojonegoro.com – Dalam rangka persiapan pelaksanaan Anugerah Patriot Jawi Wetan II (APJW), Pemkab Bojonegoro menargetkan bisa masuk 5 (lima) besar nominasi desa/kelurahan terbaik se-...

UKM/UMKM

Bojonegoro.com – SOLO- Ibu Pj. TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kab. Bojonegoro, Dian Adiyanto Adriyanto turut menghadiri acara puncak Tasyakuran HUT Dekranasda Ke-44 dan...

Kabar

Bojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara masif menyebarluaskan informasi terkait pangkalan LPG 3 kg bersubsidi. Langkah ini untuk memudahkan masyarakat mengetahui lokasi pangkalan yang...

X