Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kabar

Fokus PPPK, Pemerintah Tak Buka Lagi Rekrutmen CPNS

IMG 20220208 WA0002

Bojonegoro.com – Pemerintah memastikan tidak membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lagi. Akan tetapi hanya akan fokus pada rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tertanggal 27 Juli 2021 perihal Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2022.

Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro, Joko Tri Cahyono membenarkan hal tersebut. Menurut dia formasi pengusulan CPNS untuk daerah memang tidak dibuka untuk tahun 2022 dan disarankan ke formasi PPPK.

“Itupun dibatasi di tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan pertanian,” jelasnya.

Sampai saat ini, lanjut Joko, untuk Kabupaten Bojonegoro sendiri sudah mengusulkan kurang lebih sebanyak 1.500 kuota PPPK di tahun ini. Namun jumlah tersebut masih mungkin akan bertambah.

“Masih belum diputuskan, biasanya sebelum diputuskan akan dipastikan lagi untuk kuota tersebut apa masih mau nambah, tetapi kemungkinan akan nambah sangat banyak,” tuturnya.

Peniadaan rekrutmen CPNS secara massal masih belum dipastikan sampai kapan. Akan tetapi pengangkatan PNS masih ada melalui sekolah kedinasan.

“Kemungkinan rekrutmen CPNS ditiadakan sampai dua tahun kedepan, tapi pengangkatan PNS masih dilakukan melalui sekolah kedinasan,” terangnya.

Selain itu, pemerintah juga akan meniadakan pekerja tenaga honorer di instansi pemerintah mulai tahun 2023 mendatang. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK.

“Itu masih berproses, kemungkinan sampai benar-benar ditiadakan di tahun 2023 atau 2024,” ujarnya.

Menurut Joko, pegawai pemerintah hanya akan diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari PPPK dan PNS. Hal tersebut dimaksudkan agar kerja pemerintah lebih maju lagi. Sementara, pegawai honorer yang ada di lingkup pemerintah akan dibuatkan formasi PPPK sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

Baca Juga :  Wabup Bojonegoro Tegaskan Pentingnya Intensitas Edukasi Bahaya Narkoba di Masyarakat

“Jadi yang bekerja di lingkup pemerintah bisa mengikuti tes PPPK, dengan ketentuan minimal sudah bekerja selama 3 tahun di bidang yang sama,” jelasnya.

Lanjut Joko, honorer yang ke PPPK, belum bisa dipastikan lolos, karena mereka tetap harus mengikuti tes. Sehingga apabila tidak lulus maka terpaksa harus diputus kontrak.

“Diimbau semua tenaga honorer yang masih belum sesuai pendidikannya untuk tetap semangat dan melanjutkan pendidikannya,” pungkasnya.

Bagikan :
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Iklan

Baca Artikel Lainnya

Kabar

Bojonegoro.com – Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) MARGO SASONO KARYO MULYO Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo kabupaten Bojonegoro mengikuti misi dagang dan investasi bersama...

Seni dan Budaya

Bojonegoro.com – Thengul merupakan kesenian khas yang telah menjadi identitas Kabupaten Bojonegoro mampu menarik perhatian banyak pihak, inilah yang menjadi dasar Tim Badan Pengembangan...

Kabar

Bojonegoro.com – Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesian (PSMTI) kabupaten Bojonegoro kembali melakukan kegiatan sosial dengan membagikan ratusan sembako, kali ini menyasar Bojonegoro bagian barat...

Kabar

Bojonegoro.com – Saat aksi sosial berbagi berkah ratusan sembako yang dilakukan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di Desa Meduri Kecamatan Margomulyo kabupaten Bojonegoro,...

X