Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politik dan Pemerintahan

Integrasi Data Permudah Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kecamatan

IMG 20220824 WA0011

Bojonegoro.com – Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bojonegoro mengadakan sosialisasi Layanan Administrasi Kependudukan Tahun 2022. Sosialisasi ini digelar di Pendopo Kecamatan Kedungadem pada Rabu (24/08/2022).

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah hadir dalam kegiatan ini. Selain Bupati, hadir juga Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Camat Kedungadem dan Sugihwaras, Kepala Desa dan operator se-kecamatan Kedungadem dan Sugihwaras.

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah secara virtual menyampaikan bahwa integrasi data sangat penting. Seperti halnya dalam mengurus dokumen kependudukan yang berbasiskan satu data dalam eKTP.

“Dulu mengurus KTP masih di satu tempat sehingga daerah yang jauh contohnya Sekar atau Margomulyo harus menguras waktu, tenaga dan biaya dulu. Belum lagi jika mengurus KTP milik istrinya atau keluarga lainnya sehingga enggan mengurus yang kemudian pada akhirnya membuat data BPJS, KIS atau lainnya banyak yang tidak memiliki KTP,” tutur Bupati Anna.

Bupati Anna menyebutkan operator di desa dan kecamatan merupakan orang yang penting. Terutama dalah hal pelayanan dokumen kependudukan. Ia juga berpesan agar para operator menyimak materi dengan sungguh-sungguh tentang bagaimana operasi terhadap pengelolaan data kependudukan.

“Dengan pelayanan hingga tingkat desa akan semakin mempermudah masyarakat untuk kepengurusan dan menghemat dari segi waktu, tenaga serta biaya bahkan yang berhalangan akan kita jemput bola untuk foto,” sambung Bupati Anna.

Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Disdukcapil Yayan Rohman menuturkan dasar pelaksanaan sosialisasi yaitu UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah UU No. 24 Tahun 2013, UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah UU No 9 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2006 Tentang Desa.

Baca Juga :  Raih Penghargaan, Pemkab Bojonegoro Peringkat 3 Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas 

“Tujuan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap arti penting dokumen kependudukan. Serta peningkatan pelayanan Adminduk sejalan dengan tuntutan pelayanan Adminduk dan perkembangan teknologi,” kata Yayan.

Menurut dia, dalam rangka menjabarkan RPJMD Kabupaten Bojonegoro, pihaknya telah mengubah sistem pelayanan yang semula layanan hanya satu terpusat di Kantor Disdukcapil yang sekarang menjadi 30 tempat pelayanan.

“Ada di kantor dinas, di mall pelayanan, dan 28 lainnya berada di masing-masing kantor kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro,” tambah Yayan.

Ia mengungkapkan bahwa sejak tahun 2020 secara bertahap agar lebih mendekatkan pelayanan Adminduk sehingga masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan cukup datang di kantor desa. [*]

Bagikan :
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Artikel Lainnya

Politik dan Pemerintahan

Bojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melepas peserta studi banding Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro (PDKB), Rabu (15/5/2024) di Pendopo Malowopati. Para peserta akan belajar berbagai...

Politik dan Pemerintahan

Bojonegoro.com – Dalam rangka persiapan pelaksanaan Anugerah Patriot Jawi Wetan II (APJW), Pemkab Bojonegoro menargetkan bisa masuk 5 (lima) besar nominasi desa/kelurahan terbaik se-...

UKM/UMKM

Bojonegoro.com – SOLO- Ibu Pj. TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kab. Bojonegoro, Dian Adiyanto Adriyanto turut menghadiri acara puncak Tasyakuran HUT Dekranasda Ke-44 dan...

Kabar

Bojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara masif menyebarluaskan informasi terkait pangkalan LPG 3 kg bersubsidi. Langkah ini untuk memudahkan masyarakat mengetahui lokasi pangkalan yang...

X