Connect with us

Hi, what are you looking for?

Bojonegoro.com
IMG 20210930 WA0084

Politik dan Pemerintahan

Jadi Pilot Project Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Bojonegoro Dapat Anggaran Tambahan

Bojonegoro.com – Kabupaten Bojonegoro dan empat kabupaten lain di Jawa Timur dipilih menjadi pilot project penanganan kemiskinan ekstrem hingga akhir 2021. Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan kunjungan ke Gedung Grahadi Surabaya untuk pemantapan program ini, Kamis, 30/9/2021.

Selain Bojonegoro, empat kabupaten lain adalah Lamongan, Bojonegoro, Sumenep, Probolinggo, dan Bangkalan. Dalam program ini, setiap kabupaten akan mendapatkan tambahan anggaran untuk program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin ekstrem hingga akhir 2021.

“Upaya membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa segera diwujudkan,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin,

Dalam kesempatan ini, Wapres meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa segera memutakhirkan data masyarakat kelompok rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas.

“Saya minta kepada gubernur dan para bupati dari lima kabupaten prioritas tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur untuk dapat segera memastikan data dan informasi kelompok penerima manfaat di tiap-tiap kabupaten,” kata Wapres saat memimpin rapat dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini.

Sementara itu, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (Susenas BPS) per Maret 2020, total penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas tersebut sebanyak 508.571 jiwa, dengan jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 265.180 rumah tangga.

Rincian jumlah warga miskin ekstrem tersebut adalah di Probolinggo sebanyak 114.250 jiwa atau 9,74 persen, Bojonegoro sebanyak 50.200 jiwa atau 6,05 persen, Lamongan sebanyak 87.620 jiwa atau 7,37 persen, Bangkalan sebanyak 123.490 jiwa atau 12,44 persen, dan Sumenep sebanyak 130.750 jiwa atau 11,98 persen.

Dia menjelaskan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur adalah penajaman program. Mulai dari program Pemerintah Pusat maupun program Pemerintah Daerah agar tepat sasaran, serta menentukan lokus prioritas.

Baca Juga :  Diperlukan Sinergi, Bupati Bojonegoro Akan Kirim Raperda APBD 2024 untuk Dibahas Bersama DPRD

“Anggaran sebenarnya bukan isu utama dalam penanggulangan kemiskinan, tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program baik program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten bisa sampai diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem,” bebernya.

Bagikan :
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Artikel Lainnya

Wisata

Bojonegoro.com – Keinginan besar untuk mengenal Indonesia lebih dekat menguatkan tekad Syaiful A Rachman (SAR) melakukan perjalanan keliling Nusantara. Dengan menggunakan si Oyen, kendaraan...

Hukum

Bojonegoro.com – SURABAYA – Pelaksanaan Otonomi Desa setelah lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ternyata tidak sepenuhnya menguntungkan Desa. Di undang-undang tersebut...

Politik dan Pemerintahan

Bojonegoro.com – Kabupaten Bojonegoro resmi mulai dipimpin oleh Adriyanto, SE., MM., Ma., Ph.D, setelah dilantik sebagai Penjabat Bupati Bojonegoro, Minggu (24/9/2023). Pelantikan dan pengambilan...

Kabar

Bojonegoro.com – Masyarakat diminta untuk berhati-hati dengan nomor telepon ‘0852-8111-1235’ yang mengatasnamakan Penjabat Bupati Bojonegoro Adriyanto. Nomor telepon hoax tersebut juga memasang profil Pj....

X