Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politik dan Pemerintahan

KPID Jatim Imbau Peserta Pemilu Produksi Materi Kampanye Sesuai Standar Program Siaran

v7MwpBZdEnnRaV80

Bojonegoro.com – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur mengimbau para peserta Pemilu 2024 untuk menggunakan media penyiaran berizin selama masa kampanye. KPID juga mengimbau untuk memperhatikan regulasi seperti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran saat memproduksi materi kampanye.

Menurut Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jatim Sundari, sesuai UU Penyiaran, izin yang wajib dimiliki oleh media penyiaran adalah Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Izin Stasiun Radio (ISR). Ini berlaku untuk media televisi maupun radio.

“KPID Jatim tidak bisa menindak bila ada pelanggaran standar program siaran di lembaga penyiaran tak berizin,” katanya.

Media penyiaran yang tak berizin di Jawa Timur cukup banyak. Keberadaannya sering dimanfaatkan beberapa peserta pemilu untuk kampanye terselubung partai politik maupun calon presiden dan wakil presiden.

“Penggunaan media penyiaran yang tidak berizin melanggar frekuensi milik publik,” ujarnya.

KPID Jawa Timur juga mengimbau masyarakat agar melapor ke kepolisian dan Balai Monitoring SFR Kelas 1 Surabaya serta Bawaslu jika mendapati siaran kampanye di media penyiaran tak berizin.

Jika ada materi kampanye yang melanggar, meski di media penyiaran berizin, masyarakat bisa mengadu ke Bawaslu dan KPID Jatim. Caranya dengan menyebutkan nama lembaga penyiaran, program siaran, jam siaran, dan bukti rekam ke hotline KPID Jatim: 08113501919.

Sesuai jadwal masa kampanye, iklan kampanye di media massa mainstream termasuk radio dan televisi akan berlangsung pada tanggal 21 Januari-10 Februari. Aturan kampanye di media penyiaran selama Pemilu mengacu pada Peraturan KPU RI No. 15 Tahun 2023, Peraturan Bawaslu No 11 Tahun 2023, dan Peraturan KPI No. 4 Tahun 2023.

“Media penyiaran yang sudah menayangkan iklan secara berimbang bisa tetap disanksi bila menampilkan adegan yang melanggar aturan penyiaran seperti adegan merokok, adegan sadis, adegan saru, atau adegan seram,” kata Sundari.

Baca Juga :  Panwaslu Tingkat Kecamatan Se-Bojonegoro Dilantik, Siap Jaga Demokrasi dari Degradasi

Oleh karena itu, Sundari berharap peserta Pemilu memperhatikan regulasi untuk mencegah media penyiaran menayangkan konten yang merugikan kepentingan publik.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Siswoyo menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sangat mendukung KPID Jawa Timur, terlebih dalam memerangi hoax yang banyak menyebar di masa kampanye. Sebab demokrasi itu harus sesuai dengan aturan, dan peserta pemilu harus berdemokrasi dengan benar.

“Semua peserta pemilu dalam berdemokrasi harus menjunjung tinggi peraturan pemilu yang ada, terutama lembaga penyiaran yang belum berizin diharap segera mengajukan dan mengurus perizinannya,” tandasnya. [*]

Bagikan :
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Artikel Lainnya

Olahraga

Bojonegoro.com  –  Brigadir Lhinda Rahmawati seorang polisi wanita (Polwan) dari polres Bojonegoro, wanita cantik berkaca mata ini juga merupakan seorang atlet Karate. Penampilannya nampak...

Olahraga

Bojonegoro.com  – Even Kemala Run 2024 yang diselenggarakan oleh Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari Pusat dan diikuti 10.000 peserta baik dari Nasional maupun Internasional...

Politik dan Pemerintahan

Bojonegoro.com – BLITAR -, Puncak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Ke- XXI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-21 Provinsi Jatim Tahun...

Politik dan Pemerintahan

Bojonegoro.com – Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto mengukuhkan 408 kepala desa (kades) yang mendapatkan perpanjangan masa jabatan. Kegiatan digelar Senin (10/6/2024) di Pendopo Malowopati...

X