Pembina JMSI Sarankan Dinperinaker Bojonegoro Segera Lakukan Larangan Penahanan Ijazah

Bojonegoro.com – Penahanan ijazah karyawan oleh PT Sentoso Seal Surabaya Jawa Timur memantik banyak reaksi dari banyak kalangan, tidak terkecuali Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ahli hukum dan praktisi ketenagakerjaan bersuara terkait kejadian yang viral di berbagai platform sosial media (Sosmed) belakangan ini.
Praktisi Hukum Otman Ralibi, SH yang juga pembina JMSI Bojonegoro ikut prihatin dan menanggapi kasus tersebut. Saat dimintai pendapatnya terkait penahan ijazah dia menyampaikan, saya akan mencoba obyektif dengan kasus yang sudah menjadi konsumsi nasional ini. Pernyataan yang paling mendasar adalah apakah perusahaan boleh menahan ijazah?”
Menurut Otman Ralibi, meski secara pribadi saya tidak sepakat dengan Penahanan ijazah sebagai syarat kontrak kerja, karena didalamnya terkesan ada unsur ekploitasi dan pemaksaan, namun memang sepanjang yang diketahuinya hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak mengatur larangan penahanan ijazah sebagai syarat kerja, sehingga perusahaan dan karyawan dapat menyepakati penahanan ijazah selama memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yaitu perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
Dengan demikian, jika perjanjian kerja disepakati kedua belah pihak (perusahaan dan karyawan), maka ketentuan penahanan ijazah oleh perusahaan sebagai jaminan dalam perjanjian kerja sah karena perjanjian dilandaskan pada kesepakatan.
Yang menjadi masalah yang berimplikasi pada hukum adalah saat penahan ijazah karyawan oleh perusahaan tidak berdasarkan perjanjian atau setelah karyawan memutuskan berhenti dari pekerjaannya, perusahaan dengan sengaja menahan ijazah dengan maksut agar tetap bekerja di perusahaan tersebut, disini unsur pemaksaan, pemerasan eksploitasi menjadi terpenuhi dan ini sudah masuk ranah hukum pidana, jelasnya.
“Maka perlu aturan yang jelas yang mengikat semua pihak agar kejadian di Surabaya tersebut tidak terulang di daerah manapun, ” ujarnya. Senin (21/04/25)
Menurut hemat Otman, agar semua pihak baik perusahaan maupun karyawan terlindungi hak-haknya, Dinas Ketenagakerjaan atau pamengku kebijakan di daerah semestinya segera mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan yang melarang perusahaan atau koperasi untuk menahan ijazah karyawannya.
“Karena penahanan ijazah pekerja lebih merupakan upaya atau tindakan exploitasi, penekanan atau pemerasan terhadap pekerja” tegas Otman.
Semetara itu warga Kecamatan Kota Bojonegoro berinisial SNA dan UN yang pernah bekerja di salah satu perusahaan burung walet di Bojonegoro, mereka berdua mengatakan saat melamar pekerjaan memang mensyaratkan ijazah asli untuk diserahkan kepada perusahaan sebagai bagian dari perjanjian kontrak kerja.
“Namun saat saya memutuskan keluar dari pekerjaan (resign) pihak perusahaan sama sekali tidak mempersulit saat mengambil ijazah asli saya, tinggal ke bagian SDM, tidak ada 1 jam ijazah diserahkan kami” tuturnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Dinperinaker) Bojonegoro Amir Syahid, saat dikonfirmasi upaya yang akan dilakukan agar kejadian di PT Sentoso Seal tidak terjadi di Bojonegoro, dia menyampaikan dalam waktu dekat Dinperinaker akan melakukan upaya sosialisasi guna pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di perusahaan dan tenaga kerja yang ada di Bojonegoro.
“Pengawasan dan sosialisasi ini guna terciptanya harmonisasi pekerja dan perusahaan, sehingga diharapkan kejadian yang merugikan salah satu pihak tidak sampai terjadi” jelasnya.




