Bojonegoro.com- Dalam rangka pengentasan kemiskinan Pemerintah kabupaten Bojonegoro melakukan upaya Penguatan Strategi Penanganan Kemiskinan dengan pendekatan pemantapan data kompilasi terpadu melalui Data SDGs, Data DTKS dan Data Keluarga agar pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Dengan pemantapan melalui data tersebut diharapakan diperoleh hasil data asli By Name By Address penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro yang nantinya akan menjadi acuan dalam Program Penanganan Kemiskinan.
Tercatat pada tahun 2021, angka kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia mengalami kenaikan. Hal tersebut disebabkan inflasi global sebagai akibat pandemi Covid-19 dan ketimpangan data Top Down dan buttom up. Sehingga Pemkab Bojonegoro dalam penanganan kemiskinan perlu menajamkan ketepatan sasaran dan integrasi data terpusat, yakni dengan menyisir data hingga tingkat pemerintah desa. Pendatan akan dilakukan pada bulan Maret hingga April 2022, di tingkat desa yang disahkan dalam Musyawarah Desa.
Dalam pelaksanaan pendataan/sensus, target Pemkab Bojonegoro dapat diperoleh data By Name By Address yang telah terverifikasi, sehingga Intervensi 17 Program Prioritas Bupati Bojonegoro dapat terlaksana secara optimal. Strategi penanganan kemiskinan dilaksanakan melalui Pengurangan Pengeluaran, Peningkatan Pendapatan dan Pembangunan Kewilahayan.
Tahun 2022 hingga 2023 kedepan Pemkab mempunyai cara jitu yang tertuang dalam program pengentasan kemiskinan di Bojonegoro melalui intervensi program prioritas. Diamana tahun 2021 pemkab telah merilis beberapa program diantaranya adalah, BPNT Daerah untuk 10.000 KPM, Rantang Kasihmoe ke 3.630 lansia, santunan duka bagi 9.100 penerima, jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) yang sudah mencapai 1.339.100 jiwa, peningkatan kualitas Atap, Lantai, Dinding (ALADIN) rumah masyarakat kurang mampu sebanyak 3.372 Unit, BKD Jamban 3.105 unit, bansos yatim ke 7.288 anak, program beasiswa scientis 750 Mahasiswa, beasiswa 2 Sarjana 1 desa 860 Mahasiswa, dan beasiswa tugas akhir sebanyak 1.573 mahasiswa.
Selain itu juga ada revitalisasi 11 pasar daerah dan 68 pasar tradisional, stimulan untuk 30 BUMDESA, Kartu Pedagang Produktif ke 2.216 pedagang mikro dan 8.917 pedagang ultra mikro, program petani mandiri yang sudah realisisasi untuk 360 Poktan, infrastruktur jalan desa, serta jembatan antar kabupaten.
Sedangkan rencana untuk tahun 2022 dan 2023 pemkab akan menambahkan beberapa program lainnya seperti penanaman modal PDAM (Akses air bersih), Listrik untuk keluarga miskin, serta pembangunan waduk pejok untuk mencukupi kebutuhan air pertanian wilayah timur Bojonegoro.
“Dari data yang telah disisir sebelumnya, kita akan peroleh data valid yang disahkan dalam musyawarah desa. Data tersebut yang menjadi acuan kami untuk melakukan intervensi program pengentasan kemiskinan yang akuntable, komprehensif dan berkelanjutan.” Terang Kusnandaka Tjatur selaku Assisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bojonegoro.
