Bojonegoro.com – Dalam usaha penanggulangan HIV (Human Immunodeficiency Virus) – AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) setempat menyebut terdapat banyak kendala yang ditemui.
Sekretaris I KPAD Bojonegoro, Johny Nurhariyanto mengungkapkan, bahwa dengan situasi dan kondisi serta permasalahan penyakit HIV dan AIDS yang semakin kompleks, dibentuk KPA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/51/KEP/412.11/2015, tanggal 22 Januari 2015.
Keputusan tersebut telah diubah dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/244/KEP/412.013/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang KPA Kabupaten Bojonegoro yang didalamnya tergabung 5 Kelompok Kerja (Pokja) dimana terdiri dari beberapa lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bojonegoro.
“Dalam melaksanakan kegiatan, kami bersama Pokja yang terdiri dari lintas OPD,” katanya kepada Bojonegoro.com, Kamis (16/09/2021).
Disebutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan KPAD Bojonegoro antara lain, Pelatihan dan pembagian Alat Pelindung Diri (APD) kepada Modin/Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) dalam pemulasaran/memandikan jenazah penyakit menular termasuk HIV-AIDS. Yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Bidang P2P (Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit) selaku koordinator Pokja IV KPAD.
“Jadi KPAD tidak melakukan hal itu sendiri, tetapi bersama Pokja IV,” tandas Johny sapaan akrabnya.
Disamping itu, lanjut Johny, pada tahun ini direncanakan ada 10 kali kegiatan sosialisasi atau edukasi pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dan TB (Tubercolusis). Namun, karena situasi dan kondisi adanya PPKM Darurat, kegiatan tersebut baru terlaksana tiga kali. Yakni di Kecamatan Tambakrejo, Kedewan dan Sekar.
“Sehingga masih ada tujuh kegiatan sosialisasi yang tertunda pelaksanaanya. 10 kali itu bukan program pemberian pengobatan ARV lho ya, soal ARV itu beda lagi”, terang mantan Kabag Humas & Protokol Pemkab Bojonegoro.
Dijelaskan, mengenai pengobatan AIDS melalui pemberian Anti Retro Viral (ARV) Therapy, dilaksanakan di Poli Sehati RSUD Bojonegoro dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kalitidu.
“Pemberian pengobatan ARV itu dilaksanakan setiap hari Selasa sampai Kamis,” ujarnya.
Upaya penanggulangan HIV-AIDS oleh KPAD Bojonegoro bukannya tanpa aral, Johny mengaku justru menemui banyak kendala dalam pelaksanaannya.
Kendala pertama yang ditemui adalah adanya stigma negatif dan diskriminasi yang tinggi di masyarakat dan lingkungan kerja menyebabkan dampak sosial.
Kemudian, tingginya angka kasus baru dan kematian, tingginya angka usia produktif (35-44) yang terjangkit HIV dan AIDS. Lalu, eksistensi Pokja KPA dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS belum maksimal.
Kendala selanjutnya adalah, Kebijakan Gubernur Jatim untuk pembubaran lokalisasi merupakan tantangan untuk meningkatkan penemuan dini, upaya pendampingan dan layanan HIV dan AIDS.
“Deteksi penemuan dini untuk pencegahan, jadi lebih sulit,” ucapnya.
Masih minimnya dukungan dana kesehatan HIV dan AIDS khusus untuk kegiatan KPAD, juga menjadi kendala. Karena, sementara masih melekat pada sebagian dana kegiatan OPD.
“Kedepan, diharapkan bisa ada alokasi anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS kepada semua OPD terkait,” pungkasnya.(fin)
