Penebangan Pohon Asem oleh Pemdes Sumodikaran Picu Protes Warga

Bojonegoro.com – Penebangan Pohon Asem di sepanjang jalan poros Desa Simodikaran kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro memicu protes warga, warga beranggapan penebangan pohon tersebut tidak melalui proses musyawarah desa (Musdes). Hal tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan dugaan atas pelanggaran aturan pengelolaan aset desa.
Bermula dari warga yang diwakili oleh Agus dan Manaf yang berniat menanyakan perihal penebangan pohon dengan mendatangi kantor kepala Desa untuk meminta penjelasan tujuan dari penebangan dan memastikan adanya musyawarah desa sebelumnya.
Agus dan Manaf yang berbicara atas nama warga menyatakan ketidaksetujuannya atas penebangan pohon asem yang dilakukan secara besar-besaran tanpa melalui mekanisme yang ada, yaitu Musdes dan sosialisasi terlebih dahulu. Menurut Agus, alasan yang dikemukakan oleh perangkat desa dilakukannya penebangan untuk peremajaan dan diganti dengan pohon palem tidak cukup memadai.
“Informasi yang saya peroleh dari pengakuan tukang tebang, pohon-pohon tersebut dibeli dengan harga Rp17 juta atas perintah Kepala Desa” tutur Agus.
Kepala Desa Sumodikaran, Hj. Khotimah, saat dikonfirmasi oleh media Bojonegoro.com membenarkan adanya penebangan tersebut, dari penjelasannya kepala desa menyatakan bahwa penebangan pohon itu telah melalui proses Musyawarah Desa (Musdes). Senin (28/04/25)
Saat ditanya apakah sudah melayangkan surat ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro, Khotimah beranggapan itu tidak perlu dilakukan karena ini adalah jalan desa dan menjadi aset desa
“Tidak perlu ada izin dari DLH, ini kan aset desa dan penjualannya pun tidak harus melalui lelang karena hasilnya akan masuk kas desa” jelas Khotimah melalui sambungan telepon.
Berbeda dengan pernyataan Kepala Desa, Sekretaris Desa Yasdi melalui keterangan yang disampaikan oleh Agus bahwa tidak ada musyawarah desa terkait penebangan pohon asem, menurut sekdes dirinya telah mengingatkan agar diadakan musdes terlebih dahulu, namun keburu ada aktifitas penebangan.
Sementara itu Fahrurrozi ketua BPD Desa Sumodikaran menyampaikan bahwa tidak ada musyawarah desa yang dilakukan sebelum pemotongan. Ia hanya mengetahui adanya pembicaraan internal perangkat desa. Sekaligus menyatakan ketidaktahuannya akan status kepemilikan pohon tersebut.
“Yang saya ketahui tujuannya untuk peremajaan dan akan diganti pohon lainnya agar seragam” tuturnya.

Data yang dihimpun oleh pewarta dari sumber yang terpercaya menyebutkan penebangan pohon boleh saja dilakukan oleh pihak desa selama itu memang menjadi aset desa, namun jika jalan dan pohon itu telah dilaksanakan peralihan aset dari desa ke Pemerintah Daerah maka mekanisme pemotongan pohon, penjualan aset harus melalui dinas terkait, setelah melalui musyawarah desa terlebih dahulu.




