Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kabar

Perbup Dalam Proses Penyusunan, Penerbitan PBG Belum Bisa Dilaksanakan.

IMG 20211115 WA0034

Bojonegoro.com – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya) DPKPCK Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, belum dapat menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pasalnya, Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum penerbitan PBG masih dalam proses penyusunan.

Kepala DPKPCK Kabupaten Bojonegoro, Adi Witjaksono mengatakan, bahwa dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terjadi perubahan regulasi terkair perizinan bangunan gedung. Yang dahulu menggunakan istilah IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sekarang diubah menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

Dalam proses penerbitannya, PBG tersebut melalui aplikasi SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung). Namun, sampai saat ini penerbitan PBG melalui aplikasi SIMBG belum bisa dilaksanakan. Musababnya, karena belum ada payung hukum berupa Perbup yang mengatur penerbitan PBG.

“Sampai dengan saat ini, regulasi terkait PBG dalam Perbup tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bojonegoro masih dalam tahap penyusunan,” katanya kepada Bojonegoro.com, Senin, 15/11/2021.

“Selanjutnya, maka proses lebih lanjut atas pengajuan PBG belum bisa dilakukan, karena menunggu Perbub terkait PBG tersebut diterbitkan,” lanjutnya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro, Faisol Ahmadi menuturkan, bahwa berkenaan PBG, yang dahulu bernama IMB, sebelumnya di Bojonegoro diatur melalui Perda tentang Bangunan Gedung, dan Perda tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

“Yakni Perda No. 16/2011 yang diubah dengan Perda No. 6/2016. Karena ada perubahan IMB menjadi PBG, karena seiring itu Perda kita belum berubah, maka agar tidak terjadi kekosongan hukum, agar tidak terjadi stagnan kepada setiap pemohon PBG, maka dalam hal ini kita harus segera menyelesaikan itu,” tuturnya.

Faisol menambahkan, bentuk penyelesaian mengenai legalitas PBG, sebagaimana Surat Edaran Mendagri tentang penyelesaian PBG di daerah. Yang pertama adalah diusulkan kepada Bupati Bojonegoro kaitannya dengan keputusan kepala daerah tentang pelaksanaan PBG dengan retribusi nol rupiah.

Baca Juga :  Adriyanto Memberangkatkan 1.464 CJH tahun 2024 asal Bojonegoro

“Retribusi nol rupiah itu sebagai konsekuensi hukum ketika kita belum mempunyai Perda tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang didalamnya adalah PBG,” tambahnya.

Mantan Kabag Hukum ini menjelaskan, bahwa kepada masyarakat yang akan mengajukan permohonan izin tetap mendapat pelayanan DPMPTSP. Selama pada dinas terkait mengeluarkan rekomendasi, pihaknya tetap memproses penerbitan izin.

“Sambil menunggu legalitas, kita tetap proses, begitu ada pemohon tetap kita mintakan rekomendasi ke dinas terkait,” jelaskan.

Dalam mekanisme permohonan PBG, melalui aplikasi SIMBG, dimana yang mengoperasikan adalah Dinas PKPCK. Kendati, perihal perubahan Perda, mengenai Perizinan Tertentu dimana didalamnya ada IMB yang akan dirubah, prinsip dasarnya DPKPCK telah mengajukan perubahan Perda tentang Bangunan Gedung. Pihaknya juga telah mengusulkan perubahan Perda tentang Retribusi Izin Tertentu.

“Kesimpulannya, masyarakat yang menginginkan legalitas, silakan mengajukan permohonan bangunan gedung. Prinsip dasar kami, selama DPKPCK mengeluarkan rekomendasi ya kita proses,”tegasnya.(aj)

Bagikan :
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Artikel Lainnya

UKM/UMKM

Bojonegoro.com – SOLO- Ibu Pj. TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kab. Bojonegoro, Dian Adiyanto Adriyanto turut menghadiri acara puncak Tasyakuran HUT Dekranasda Ke-44 dan...

Kabar

Bojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara masif menyebarluaskan informasi terkait pangkalan LPG 3 kg bersubsidi. Langkah ini untuk memudahkan masyarakat mengetahui lokasi pangkalan yang...

Kabar

Bojonegoro.com  – Guna mendukung kelancaran dan keberhasilan Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum (WWF) Ke-10 di Bali, Satlantas Polres Bojonegoro mengirim 8 personel sebagai...

Kesehatan

Bojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bekerjasama dengan TP PKK Kabupaten Bojonegoro mengadakan Lomba Cipta Menu Tahun 2024 denga...

X