Bojonegoro.com – Sebanyak tiga puluh tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) atau honorer perwakilan dari lembaga negeri di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mendatangi Kantor PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) setempat, di Jalan Diponegoro, Bojonegoro, Senin (01/11/2021).
Maksud kedatangan para guru honorer tersebut guna menyampaikan keinginan penambahan kuota untuk tenaga pendidik, dan sejumlah aspirasi lain terkait nasib dan keinginan mereka untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Forum GTT dan PTT K2 Kabupaten Bojonegoro, Arif Ida Rifa’i mengungkapkan, bahwa upaya pendekatan ke PGRI tersebut guna memperjuangkan nasib para GTT. Terkait rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Arif menilai, banyak rekan sejawat honorer terutama yang ada di sekolah negeri terkalahkan oleh rekan lainnya yang tersertifikasi dan berada di sekolah induk. Dan banyak juga rekannya yang telah melampaui nilai passing grade tetapi dalam kenyataannya tidak bisa masuk di formasi yang disediakan.
Untuk tahapan selanjutnya, agar pada tahap kedua dan ketiga, pihaknya memohon ada regulasi khusus dan meminta ada tambahan kuota. Bagaimana caranya agar PGRI membantu memperjuangkan nasib para GTT di sekolah negeri agar terakomodir di PPPK.
“Termasuk teman-teman honorer berusia 35 tahun keatas. Karena terbentur usia, sudah tidak punya lagi kesempatan mengikuti tes CPNS,” katanya kepada Bojonegoro.com, Senin, 01/11/2021.
Kendala terbesar yang dihadapi sebanyak kurang lebih 6.000 GTT se Kabupaten Bojonegoro, lanjut Arif, adalah pada terbatasnya formasi yang tersedia. Seperti jumlah formasi 351 tenaga guru, hanya tersedia untuk Guru Mata pelajaran (Mapel) Agama, Guru Kelas, Guru PJOK dan IPA.
“Untuk Guru Mapel lain, misal Bahasa Inggris, BK, itu belum ada. Harapan kami PGRI bisa mengawal dan memperjuangkan nasib kita bisa menjadi ASN,” tandasnya.
Terpisah, Ketua PGRI Bojonegoro, Ali Fatikin, menyambut baik sejumlah aspirasi yang telah disampaikan oleh forum GTT. PGRI dianggap Sebagai rumah besar termasuk untuk memecahkan berbagai persoalan di dunia pendidikan. Hal tersebut karena semangat PGRI bertujuan mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Bojonegoro, dengan guru yang berkulitas, sejahtera, bermartabat dan terlindungi.
“Kami menampung seluruh aspirasi yang disampaikan oleh forum GTT. Dan kami PGRI akan menindak lanjuti dengan langkah langkah yang kami bisa. Dalam waktu dekat akan kami sampaikan kepada Ibu Bupati melalui audiensi,” ucapnya.(*)
