Connect with us

Hi, what are you looking for?

Bojonegoro.com
IMG 20211029 WA0076

Kriminal

Selewengkan Dana Penanggulangan Dampak Covid-19 Sebesar 1,07 M Dari Kementerian Agama, SDK Ditahan Kejari Bojonegoro

Bojonegoro.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Jawa Timur, menetapkan tersangka berinisial SDK, untuk dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Bojonegoro. SDK ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,07 Miliar.

Kepala Kajari Bojonegoro, Badrut Tamam menuturkan, SDK diperiksa berdasar Surat Perintah Penyidikan Khusus (Sprindiksus) Nomor : 01A.M.5.16FP.2102021 tanggal 29 Oktober 2021.

Dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasar Surat Keputusan Kejaksaan Negeri Bojonegoro Nomor : Kep.02M.5.16FP.2102021 tanggal 29 Oktober 2021.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan tersangka, Kejari telah melakukan penahanan terhadap SDK untuk kepentingan penyidikan, Penahan  berlaku selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan 17 November 2021 di Rutan Bojonegoro.

“Tersangka SDK ini posisinya sebagai Ketua FKPQ Kabupaten Bojonegoro,” terang Kajari Badrit Tamam kepada Bojonegoro.com, Jum’at, 29/10/2021.

Penyidikan atas tersangka SDK tersebut, kata Kajari, dimulai sejak tanggal 5 Maret 2021. Peristiwa tersebut berawal dari adanya program penyaluran bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020, terkait penanggulangan dampak Covid-19.

Dijelaskan, Dana tersebut diperuntukan bagi lembaga-lembaga Keagamaan Islam yang ada di Indonesia. Untuk Bojonegoro, teralokasi dana sebanyak Rp14,260 Miliar kepada 1.426 lembaga TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an) tersebar di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Masih menurut Kajari, dalam pelaksanaannya, yang berperan adalah FKPQ (Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur’an), baik di tingkat kabupaten sampai di tingkat kecamatan. Dari 1.426 lembaga TPQ, yang terealisasi pencairan sebanyak 1.322 lembaga. Dimana masing-masing lembaga mendapatkan dana sebesar Rp10 Juta.

Namun, terhadap dana tersebut, sesuai petunjuk teknisnya, seharusnya adalah untuk operasional, honor, dan pengadaan alat protokol kesehatan. Dalam praktek pelaksanaan, yang dilakukan oleh FKPQ, dimana diketuai oleh SDK, telah melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu melakukan pungutan terhadap masing-masing lembaga sebesar Rp1 Juta.

“Dari total yang dikumpulkan, sehingga menjadi sebuah kerugian keuangan Negara sebesar Rp1,07 Miliar,” tandasnya.(*)

Bagikan :
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan

Baca Artikel Lainnya

Olahraga

Bojonegoro.com – 32 Tim bertanding di Grand Final ESprot Bupati Cup 2022 dan berusaha menampilkan yang terbaik,  dipandu 2 reporter pertandingan yang digelar di...

Seni dan Budaya

Bojonegoro.com – Fashion Street Red Carpet (FRC) kembali hadir di Car Free Day (CFD) Alun – alun Bojonegoro, namun ada yang berbeda dengan penampilan...

Olahraga

Bojonegoro.com – Muhamad Haviz Rizal Wibowo (13) dan Aurelia Zahara Asa (13) atlit renang potensial dari Bojonegoro mampu menorehkan prestasi yang membanggakan saat mengikuti...

Seni dan Budaya

Bojonegoro.com – Iringan musik dan gemerlap lampu menjadi tanda dimulainya Bojonegoro Fruit and Veggie Fashion Street Competition sebagai puncak acara Getuk Parasa yang diselenggarakan...

X