Bojonegoro.com – Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah terus inspeksi mendadak (sidak) di empat lokasi pembangunan infrastruktur desa yang memanfaatkan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) 2025.
Sidak ke lokasi pembangunan didampingi oleh Kepala Dinas PU BMPR Kabupaten Bojonegoro, Inspektur Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Lokasi pertama, Wabup Nurul meninjau jembatan penghubung Desa Ngulanan dengan Desa Ngablak, Kecamatan Dander yang dalam proses pembongkaran. Wabup menekankan bahwa proses perbaikan jembatan yang direncanakan 2026 akan selesai, harus benar-benar terealisasi dengan memperhatikan standar dan kualitas mutu
“Kita akan memantau terus, karena ini menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kita juga harus memahami bahwa pembangunan harus selaras dengan kondisi alam, namun kita juga meminta dari pihak. Konsultan dan kontraktor memiliki inovasi serta ide untuk mencapai target-target yang telah ditentukan dalam pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Usai meninjau progres pembangunan jembatan, Wabup beserta rombongan melanjutkan sidak ke lokasi kedua. Tepatnya di Desa Trembes Kecamatan Malo. Pihaknya meninjau progres pembangunan jembatan desa. Wabup Nurul mengapresiasi progres yang telah dikerjakan, selain perencanaan yang matang, alternatif akses masyarakat turut siapkan untuk mempermudah akses warga.
Di dua titik terakhir yakni Desa Bancer, Kecamatan Ngraho dan Desa Tengger Kecamatan Ngasem. Nurul Azizah meninjau jalan cor beton yang telah selesai dikerjakan melalui BKKD 2025. Menurutnya, pembangunan jalan cor beton yang terletak di Desa Bancer Kecamatan Ngraho sepanjang kurang lebih satu kilometer terlaksana tepat waktu.
Nurul Azizah juga menekankan pemanfaatan harus disesuaikan dengan mutu dan kualitas jalan, supaya usia pemakaian diperoleh secara maksimal.
“Infrastruktur ini juga menjadi salah satu aset desa, sehingga pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memastikan warga mendapat manfaat dari infrastruktur ini. Salah satunya dengan memberikan batas kapasitas untuk kendaraan yang melintas, sehingga masa pakai jalan maksimal,” jelas Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah.
Di tahun 2025, Pemkab Bojonegoro menggelontorkan BKKD untuk memaksimalkan konektivitas antar wilayah serta pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan meluas. Dengan harapan masyarakat merasakan dampak positif dari upaya tersebut. [*]
